Headline News:

Tuding Ijazah Cakades Palsu

Warga Desak Panitia Verifi kasi Ulang


PASONGSONGAN-Satu di antara dua calon kepala Desa Montornah, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, terindikasi memakai ijazah palsu. Ijazah yang dituding palsu adalah ijazah sekolah dasar (SD) milik AF. Ijazah yang dikeluarkan oleh SDN Montornah 3 itu digunakan sebagai persyaratan pendaftaran calon kepala desa. Salah satu warga Dusun/Desa Montornah, Siswadi mengungkapkan, terdapat dua kejanggalan dalam ijazah milik AF.

Salah satunya, tanggal lahir dalam ijazah tidak sesuai dengan akta lahir AF. Dalam ijazah yang dikeluarkan tahun 1999 itu disebutkan AF lahir 1980. Tapi, dalam akta tertulis tahun lahir 1970. Indikasi lain, AF yang dinyatakan lulus tahun 1999 oleh SDN Montornah 3 tidak pernah ikut ujian sekolah. ”Buktinya, ada 3 orang (lulusan SDN Montornah 3 tahun 1999) mengaku tidak pernah melihat AF sekolah,” ungkap Siswadi.

”Dan setelah kami teliti lagi, ijazah AF tidak ada nomor induknya. Padahal setiap murid dan ijazah yang dikeluarkan pasti ada nomor induknya,” tandasnya. Untuk itu, sehubungan dengan tahap penetapan calon Kades. Siswadi mendesak, panitia pilkades melakukan verifikasi ulang berkas persyaratan AF. ”Kami sendiri sudah melayangkan gugatan pemalsuan ini ke pengadilan sekarang,” ucap Siswadi kepada Jawa Pos Radar Madura, kemarin (30/8).

Dikonfirmasi terpisah, AF membantah ijazah yang digunakan sebagai persyaratan calon kepala desa, palsu. Dia bersikukuh, bahwa ijazah SD-nya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep. ”Yang mengeluarkan ijazah saya itu kan dinas pendidikan, jadi kalau sudah disahkan oleh dinas pendidikan, apanya yang palsu,” bantahnya. AF menambahkan, ijazah SD miliknya resmi dari SDN Montornah 3. Selain itu, ijazah yang diserahkan ke panitia pilkades sudah ada legalisasi dari UPTD Disdik, Kecamatan Pasongsongan.

”Jika memang palsu, tidak mungkin saya diberi legalisasi oleh UPTD,” tambahnya. Ketua Panitia Pilkades Montornah Moh. Wahdi memilih tidak banyak komentar dalam masalah tersebut. Dia mengaku, tugasnya sebagai panitia hanya menerima persyaratan calon kepala desa, sesuai ketentuan. ”Ijazah kedua calon sudah kami terima. Dan sudah kami verifikasi sesuai kewenangan kami,” ujarnya. Jika memang ada pihak yang mengatakan ijazah AF palsu. Itu sudah di luar tanggung jawab panitia. ”Kalau memang palsu bisa diteruskan ke penegak hukum. Biar proses hukum yang bisa membuktikan,” imbuhnya. (radar)

Berita Bangkalan, Berita Sampang, Berita Pamekasan, Berita Sumenep

↑ Grab this Headline Animator

kata Kunci Terkait:

  • ijazah salah tanggal lahir disdik
  • ijazah yang digunakan pendaftaran kepala desa
  • sangsi bila ijazah salah tanggal lahir

Baca Juga :

Komentar Anda

komentar