Warga: Kok Harus Nunggu Jokowi Datang?

Perbaikan Kerusakan Jalan Provinsi

BANGKALAN – Kedatangan Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) ke Pulau Garam membawa berkah tersendiri bagi masyarakat Madura. Salah satunya, infastruktur jalan yang awalnya rusak menjadi bagus.

Salah satu jalan yang diperbaiki secara mendadak adalah akses jalan pantai utara (pantura). Itu dilakukan, setelah ada kabar bahwa kunjungan Jokowi ke Bendungan Nipah di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Sampang, akan melewati jalur darat dan melintas di wilayah pantura.

Tak ayal, petugas dinas PU bina marga dan pengairan provinsi di Bangkalan memperbaiki dan menambal sulam jalan pantura yang rusak nan berlubang dari Kota Bangkalan hingga Tanjungbumi. Hal itu mendapat kritik pedas dari masyarakat. Sebab, pemerintah terkesan mengutamakan keperluan pejabat daripada keluhan masyarakat kecil. Buktinya, perbaikan jalan hanya untuk menyambut presiden.

”Kok harus menunggu presiden  datang, baru ada perbaikan jalan. Kenapa dari dulu keluhan masyarakat tidak dihiraukan,” keluh Misdar, 34, warga Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, kemarin. Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno tidak membantah bahwa perbaikan akses jalan pantura dari kota ke Tanjungbumi murni karena Jokowi.

Seandainya tidak ada  kunjungan presiden ke Madura, tidak mungkin perbaikan jalan secepat ini. ”Jadi Jokowi datang ke Madura ada untungnya juga bagi infrastruktur,” katanya. Meski begitu, menurut Suyitno, seharusnya pemerintah sigap dari awal. Apalagi kerusakan  jalan di wilayah pantura tersebut sudah berlangsung lama.

”Salah satu kelemahan pemerintah kita, mereka takut jika atasannya datang,” kritiknya. Sementara, ketika masyarakat bawah mengusulkan untuk  segera dilakukan perbaikan, tak ada keberpihakan. Terlebih, pemerintah selalu berdalih menunggu prosedur dan lainnya. Sikap semacam itu seharusnya mulai dihilangkan.

”Seharusnya pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan,” katanya. Dia berjanji, ke depan akan melakukan upaya-upaya tertentu agar pemerintah mau mendengarkan usulan dari masyarakat. Sebab, masyarakat tahu betul terhadap kondisi jalan yang banyak kerusakan selama ini.

”Ke depan, sistem absolut harus dihapus. Kita harus belajar kepada daerah lain. Misalnya, Banyuwangi dan Probolinggo,” ujarnya. Dia menyampaikan, kehidupan di daerah tapal kuda hampir sama dengan Madura. Bedanya, pemerintah di sana bisa bertindak cepat dan tegas. Apalagi jika kaitannya pada kepentingan umum.

”Bisa dilihat perkembangan daerah-daerah di tapal kuda cukup bagus. Itu karena pemerintahnya tanggap,” tukasnya.  Sayangnya, Kepala Dinas PU  Bina Marga dan Pengairan Bangkalan Taufan Zairinsyah  tidak bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui nomor teleponnya, tidak aktif. (radar)