Wakil Rakyat, kok Tidak Merakyat

Terjerat Kasus Hukum Plus Puluhan Kali Tak Ikut Sidang Paripurna

BANGKALAN – Tingkah polah wakil rakyat ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Sepanjang 2015, terdapat 10 anggota DPRD Bangkalan yang dinyatakan melanggar tata tertib (tatib) dan kode  etik dewan. Mereka terancam mendapat  sanksi dari pimpinan DPRD.

Kemarin (5/1), Badan Kehormatan  (BK) DPRD Bangkalan mengevaluasi   kinerja wakil rakyat sepanjang 2015. Dari 10 anggota dewan yang dianggap  melanggar, BK hanya mengungkapkan  lima nama. Yakni, Muslech, Fathorrachman,  Subchan Aziz, Kasmu, dan Mukaffi Kholil.

Berdasar hasil evaluasi BK, mereka telah melanggar tatib dan kode etik dewan. Yaitu, tidak mengikuti sidang paripurna yang diagendakan badan musyawarah (bamus). Wakil Ketua BK DPRD Bangkalan Fadhur Rosi menyatakan,  untuk sementara, ada lima  nama yang menempati ranking  teratas pelanggar kode etik.

Sisanya  akan diumumkan pekan depan. ”(Lima nama ini) ranking  tertinggi dulu. Nanti kami evaluasi lebih lanjut,” katanya  kemarin (5/1). Anggota Fraksi Partai Demokrat itu mengutarakan,  langkah selanjutnya memerlukan  rapat kembali pada Selasa  (12/1).

Tujuannya, meminta  masukan kepada anggota dan  tenaga ahli. Selain itu, Ketua BK  DPRD Bangkalan Rokib masih  dalam suasana duka. ”Evaluasi ini diharapkan membuat semua  anggota lebih aktif mengikuti acara yang diagendakan  bamus,” ucapnya.

Fadhur menegaskan akan  memberikan sanksi sesuai  dengan  aturan. Antara lain,  teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian. Tapi, pihaknya harus berkonsultasi  dengan tenaga ahli. ”Sanksi sesuai aturan. Kemungkinan  pemberhentian tetap ada,”  tegasnya.

Terkait sejumlah wakil rakyat yang tersandung kasus hukum,  jelas dia, masalah itu  sudah menjadi ranah pimpinan DPRD. Misalnya, kasus dugaan suap gas alam yang  menjerat Fuad Amin. Fuad,  ungkap Fadhur, telah diberhentikan sementara. Kasus yang lain menunggu kejelasan  proses hukum.

”Kami belum bisa mengambil  sikap dengan kasus anggota dewan  yang terjerat kasus hukum. Sebab, proses hukumnya masih berjalan,” tuturnya. ”Kalau  Fuad Amin sudah diberhentikan sementara oleh gubernur. Tiga anggota dewan yang  diduga memakai ineks tidak   diproses hukum, hanya direhabilitasi,” tandas Fadhur.

Untuk kasus yang menjerat   Kasmu, dia dituntut hukuman  7,5 tahun. Menurut Fadhur, Kasmu seharusnya diberhentikan.  ”Jadi, tidak harus  menunggu putusan karena  ancaman di atas lima tahun. Memang harus diberhentikan,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua  DPRD Bangkalan Fatkurrahman  mengatakan, sampai saat  ini, pihaknya menunggu laporan   dari BK. Dia mengaku, anggota  dewan yang sering tidak hadir dalam sidang paripurna  kemungkinan hanya menerima  teguran lisan dan sanksi administrasi.

”Ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Kalau memang  ada pemecatan, kami  koordinasikan dengan ketua fraksi di masing-masing partai.  Apa langkah yang akan diambil?” katanya. Mengenai anggota dewan yang tersangkut kasus hukum,  pihaknya mengaku belum mendalami  lebih jauh.

Dia berdalih  menunggu proses hukum selesai.  Untuk kasus Ketua DPRD  Bangkalan Fuad Amin, sampai saat ini, yang bersangkutan  hanya diberhentikan sementara  oleh gubernur.  Padahal, Fuad divonis delapan tahun penjara.

”Semestinya, Fuad Amin dikeluarkan  atau dipecat. Mungkin karena kasusnya belum inkracht. Jadi, haknya menerima gaji masih  bisa diterima. Kecuali tunjangannya,”  ujarnya. Setelah kasus Fuad Amin inkracht, BK akan mengirim surat  pemberitahuan kepada pimpinan  DPRD.

Surat itu menerangkan bahwa Fuad Amin sudah  diberhentikan. Gubernur Jatim  juga diberi surat tembusan. ”Kalau kasus Kasmu, masih  menunggu proses dan laporan  dari BK.  Nanti saya tindak lanjuti pemberhentian sementara ke bupati dan gubernur,” pungkasnya.  (radar)