Wabup 32 Pertanyaan, Bupati 13

Pemeriksaan Saksi Kasus Dana Pesangon Anggota Dewan

SAMPANG – Bupati Sampang Fannan Hasib  dan Wakil B upati (Wabup) Fadhilah Budiono dengan penuh tanggung jawab memenuhi panggilan kejari kemarin (13/1). Mereka hadir sebagai saksi kasus dugaan penyelewengan dana pesangon anggota DPRD Sampang.

Bupati-Fannan-Hasib-usai-pemeriksaan-di-kejari-kemarin.

Bupati hadir ke kejari didampingi sejumlah pejabat. Salah satunya, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Sampang Juwaini. Saat hadir ke kejari, bupati tidak memakai mobil dinas. Dia naik kendaraan  Honda Brio warna putih nomor polisi L 1226 DA. Fannan diperiksa selama 50  menit, yakni pada pukul 09.00-09.50.

Dia diminta menjawab 13 pertanyaan di ruangan Penyidik Kejari Sampang Misjoto. Bupati dimintai keterangan  seputar perannya saat menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sampang  1999-2004. Dia juga ditanya tentang keterlibatan sembilan  tersangka.

Usai pemeriksaan, Fannan tidak mau banyak berkomentar. Dia mengaku diperiksa sebagai saksi. ”Saya diperiksa  sebagai saksi. Selanjutnya silakan  tanya langsung ke pihak  kejari,” katanya singkat lalu  menuju mobil Honda Brio.

Sementara Fadhilah Budiono datang ke kejari pukul 13.00. Mantan bupati Sampang dua  periode itu datang sendirian. Dia bahkan tidak membawa  sopir pribadi dan mengemudikan  mobil dinas seorang diri.  Mantan Kapolres Sampang itu diperiksa di ruangan penyidik Hasan.

Wabup diminta menjawab 32 pertanyaan dalam kapasitasnya sebagai bupati Sampang 1999-2004. Dia diperiksa  30 menit lebih lama  dibandingkan Fannan.  Fadhilah Budiono mengaku diperiksa sebagai bupati Sampang  saat kasus dugaan penyelewengan  dana pesangon  anggota DPRD terjadi.

Usai pemeriksaan, dia tidak mau banyak komentar. ”Sebanyak  32 pertanyaan saya jawab. Saya dimintai keterangan soal penandatanganan  perda sebagai  bupati waktu itu,” ucapnya.  Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sampang Wahyu Triantono tidak mau membeberkan materi pertanyaan yang  diajukan kepada bupati dan  Wabup.

Dia hanya memberi  sedikit bocoran, pemeriksaan kepada Fannan seputar perannya  sebagai mantan anggota  banggar. ”Detail pertanyaan  tidak bisa kami ungkapkan,”  katanya.  Ditanya mengapa jumlah pertanyaan antara bupati dan Wabup berbeda? Wahyu mengatakan,  hal itu kewenangan  penyidik dan disesuaikan dengan  peran saksi.

Menurutnya, Fadhilah Budiono ditanya lebih  banyak karena statusnya sebagai  mantan bupati Sampang. Sebagai bupati waktu itu, Fadhilah  Budiono berwenang  menandatangani peraturan  daerah (perda). Untuk diketahui, kerugian negara dalam kasus dugaan  korupsi uang pesangon anggota  DPRD Sampang ditaksir Rp 2,1 miliar.

Tiap anggota dewan diduga menerima dana  purnatugas sekitar Rp 42,5 juta,  tunjangan vanarti, dan tunjangan kesehatan. Kasus tersebut sudah menyeret  sejumlah pimpinan  DPRD Sampang ke meja hijau.

Yaitu, mantan Ketua DPR  Sampang Almarhum M. Hasan  Asy’ari, Muh. Sayuti, Fathurrozi  Farouq, dan Herman Hidayat. Diduga, 45 anggota DPRD Sampang periode 1999-2004  terlibat kasus dana pesangon itu. (radar)