Turunkan Baliho Iklan Rokok

PAMEKASAN – Baliho iklan rokok bertebaran di Kota Gerbang Salam. Dari ratusan baliho tersebut, ternyata ada yang masa izinnya sudah habis. Bahkan, ada baliho yang terpaksa diturunkan oleh anggota satuan polisi pamong  praja (satpol PP) kemarin (20/11).

Anggota-satpol-PP-menurunkan-baliho-rokok-di-perempatan-Jalan-Jokotole,-Pamekasan,-kemarin.

Petugas satpol PP menurunkan baliho lantaran tidak memperpanjang masa izinnya. Para penegak perda tersebut menurunkan  baliho iklan rokok di tiga titik. Diantaranya,  di perempatan Jalan Amin Jakfar, Jalan Diponegoro, dan Jalan Jokotole.

Kasi penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pamekasan Yusuf Wibiseno mengatakan, penurunan baliho iklan rokok itu sesuai perintah  dalam surat permintaan penertiban dari kantor pelayanan perizinan terpadu (KPPT).

”Sebenarnya masa izin pemasangan baliho sudah selesai pada akhir Oktober lalu. Namun, surat dari KPPT baru diterima 18 November ini,” jelasnya. Tiga baliho yang ditertibkan itu berukuran cukup besar. Di antaranya, baliho di Jalan Diponegoro berukuran sekitar 4×7 meter.

Sementara di perempatan Jalan Jokotole berukuran sekitar 4×6 meter. ”Ketinggian sekitar 10 meter,” ungkapnya. Pantauan di lapangan, setelah diturunkan, baliho iklan rokok  diangkut ke dalam mobil patroli dan diamankan di gudang  Satpol PP Pamekasan.

Disinggung soal masih maraknya baliho iklan rokok di sepanjang jalan protokol, Yusuf menyatakan, tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, dalam  Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, hal itu tidak dilarang.

”Memang dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan melarang iklan rokok  dipasang di jalan protokol,” jelasnya. Kendati demikian, lanjut dia, pihaknya tidak bisa melakukan penertiban karena tidak diatur dalam perda atau perbup.

Menurutnya, Perbup Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame tidak ada ketentuan yang melarang jalan protokol dipasangi iklan rokok. ”Zona yang dilarang di antaranya kantor pemerintah, tempat ibadah, dan area sekolah,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail meminta, pemkab tidak menerbitkan izin pemasangan reklame iklan rokok di sepanjang jalan protokol. Hal itu melanggar ketentuan PP Nomor 109 Tahun 2012. ”Kalau sudah habis masa  izinnya, ya jangan diperpanjang lagi karena itu melanggar,” pungkasnya. (radar)