Tolak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

SAMPANG – Rencana pemerintah pusat menaikkan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) direspons serius  oleh masyarakat. Aktivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang memprotes rencana tarif baru per 1 April 2016 itu kemarin (24/3).

Mereka menilai, kenaikan terlalu tinggi. Sementara pelayanannya dinilai tidak sesuai dengan klasifikasi. Protes dilakukan dengan melakukan teatrikal di beberapa lokasi. Kali pertama mereka beraksi di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Kemudian bergeser ke Kantor BPJS  Kesehatan dengan melakukan aksi bisu.

Sebagian aktivis pun menyampaikan  penolakannya. Di tempat itu, mereka juga menyerahkan replika piala penghargaan pelayanan terburuk kepada kepala BPJS Sampang. Replika piala itu diberikan sebagai bentuk protes  tidak sesuainya pelayanan BPJS dengan tarif yang dibebankan.

Lalu, mereka berjalan kaki menuju RSUD Sampang. Mereka kembali melakukan teatrikal di depan pengunjung. Tanpa kawalan polisi aktivis masuk ke areal pelayanan. Aksi teatrikal yang menggunakan kursi roda dan pasien BPJS  itu memantik perhatian warga selama perjalanan.

Teatrikal juga menyedot perhatian pengunjung rumah sakit. Mereka kembali berorasi menyampaikan penolakan terhadap rencana pemerintah. Mereka menilai, kenaikan tarif terlalu tinggi. Tarif BPJS mandiri kelas III dari Rp 25.500 naik menjadi Rp 30.000. Kelas II yang  semula Rp 42.000 menjadi Rp  51.000. Termahal BPJS kelas I  dari Rp 59.500 yang akan menjadi  Rp 80 ribu per bulan.

DKR menuntut BPJS Kesehatan Sampang menyampaikan  aspirasinya itu ke BPJS pusat. Menurut mereka, kenaikan tarif dilakukan secara sepihak. Karena  itu, rencana tersebut akan merugikan masyarakat banyak. Ketua DKR Sampang Moh. Iqbal Fatoni mengaku aneh ketika pemerintah berencana menaikkan  premi BPJS Kesehatan. Sebab, selama ini tarif BPJS mandiri sudah merugikan peserta.

”Pelayanan  terhadap peserta BPJS tidak jelas,” ucapnya. Pihaknya  kecewa jika BPJS dinaikkan tanpa ada perbaikan pelayanan. Direktur RSUD Sampang Titin Hamidah mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan pelayanan BPJS sesuai prosedur.  Pihaknya membantah tudingan aktivis DKR yang mengatakan  pelayanan kurang baik.

”Kami  jalankan pelayanan sesuai dengan aturan,” katanya. Dia mengaku kecewa dengan aksi  protes DKR. Sebab, mereka masuk areal pelayanan. Aksi itu dianggap mengganggu pelayanan. ”Dalam surat izin, mereka akan melakukan aksi damai,” ucapnya.

Kepala Kantor Layanan Operasional  BPJS Kesehatan Sampang  Endah Purwandari akan menyampaikan aspirasi penolakan  tersebut. Dia menjelaskan, tarif  tersebut hanya berlaku bagi  layanan BPJS mandiri. Sementara  untuk BPJS perusahaan tetap.   ”Sampai saat ini tarif BPJS belum dinaikkan,” katanya. (radar)