Tersangka Raskin Gugat Kapolres

SUMENEP – Penetapan Suryadi, 42, warga Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Sumenep, sebagai tersangka korupsi bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin), dipersoalkan. Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana dipraperadilkan di pengadilan negeri (PN) setempat.

Suryadi menggugat karena penetapan tersangka kepada dirinya dinilai tidak Prosedural. Sidang praperadilan dimulai kemarin (22/3) dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohon. Sidang itu dipimpin hakim tunggal Yuyuk Lasusi.

Sidang dijadwalkan akan berlangsung selama tujuh hari.  Kuasa Hukum Pemohon Mustafad mengatakan, gugatan praperadilan itu dimasukkan ke PN Sumenep pada 16 Maret. Langkah tersebut diambil sebagai upaya pemohon untuk mencari keadilan. ”Saya melihat banyak kejanggalan dalam penetapan klien kami sebagai tersangka,” terangnya.

Penetapan tersangka itu dilakukan saat polres mengungkap dugaan penyelewengan raskin di Desa Nambakor, Kecamatan  Saronggi, 9 Juli 2015. Dalam  kasus itu, polisi menetapkan Suryadi selaku direktur CV Utama Mandiri sebagai tersangka.

Dalam kasus tersebut, dia bertindak sebagai penyedia jasa angkutan raskin. Padahal,  kata Mustafad, tidak ada bukti yang menjelaskan keterlibatan  kliennya dalam kasus itu. Sebelum penggerebekan, pada  8 Juli 2015, pemohon mengambil  41.130 kilogram raskin di  Gudang Bulog Kalianget.

Bantuan  beras itu merupakan jatah masyarakat penerima di Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean. Sebelumnya, Suryadi menandatangani kontrak pengiriman raskin dengan pemerintah bernomor 050/18/PL/JASA01/SPK/435.021/2015.

Setelah itu, beras diangkut dari Pelabuhan Gersik Putih, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, menggunakan KLM Cinta Mekkah. Kapal itu dinakhodai Saharuddin, 38, warga Desa Saobi, Kecamatan Kangayan. Namun, beras yang seharusnya diantarkan ke Kangean  itu tidak kunjung sampai.

Setelah ditelusuri, kapal itu dibelokkan ke perairan Desa Nambakor. Dugaan kuat, bantuan itu akan diselewengkan. Namun, upaya tersebut digagalkan aparat penegak hukum. Dengan dasar itu, penyidik Polres Sumenep menetapkan Suryadi sebagai tersangka. Sementara itu, Saharudin tidak ditetapkan sebagai tersangka.

”Ini kan aneh dan tidak masuk akal,” terangnya. Mustafad mengklaim, sebagai penyedia jasa angkutan, Suryadi  telah melaksanakan tugas sesuai kontrak dengan pemerintah. Dia sudah menyerahkan beras kepada nakhoda kapal agar diantar ke tempat tujuan.

Kalau di tengah perjalanan dibelokkan ke tempat lain, itu tanggung jawab nakhoda. Menurut dia, antara Suryadi dengan Saharudin tidak ada hubungan apa-apa. Saharudin hanya disewa mengantarkan bantuan sampai di Kangean.

Karena  itu, menurut dia, mestinya, polisi lebih jeli menyelidiki dalang yang memerintahkan nakhoda membawaraskin ke tempat lain. Kasubbaghumas Porles Sumenep AKP Hasanuddin menjelaskan, praperadilan merupakan hak masyarakat.

Undang-undang mengamanatkan semua warga yang ditetapkan tersangka memiliki hak untuk menggugat melalui praperadilan. Hal itu bertujuan menguji upaya hukum oleh penyidik. Terkait penetapan Suryadi sebagai tersangka yang dinilai  janggal, Mantan Kapolsek Manding itu meminta menunggu keputusan hakim.

Sebab, yang  menentukan bersalah atau tidak adalah pengadilan. Dia berharap, semua pihak menghormati keputusan pengadilan. ”Semua warga negara di muka hukum itu sama,” ucapnya. Yuyuk Lasusi menerangkan, sidang akan dilaksanakan selama  tujuh hari. Pihaknya meminta pemohon dan termohon memaksimalkan  waktu.

”Kalau ada yang tidak hadir, baik itu pemohon atau termohon, maka sidang tetap kami lanjutkan,” tegasnya.(radar)

kata Kunci Terkait:

  • akbp rendra radita dewayana
  • akbp rendra raditya dewayana