Tarif Baru Tunggu SK Menteri

BANGKALAN – Kapan tarif baru tol Jembatan Surabaya–Madura (Suramadu) diberlakukan, Pak? Pertanyaan itu yang selalu diutarakan pengendara setiap menyeberang di tol Jembatan Suramadu. Wajar pertanyaan itu muncul. Sebab, sejak presiden menurunkan 50 persen tarif Suramadu, hingga kemarin (8/2), pengelola tol sepanjang 5.438 meter itu masih menggunakan tarif lama.

Tarif-baru-tol-Jembatan-Surabaya–Madura-(Suramadu)

”Masyarakat sudah pada menunggu tarif baru itu,” kata Ketua GP Ansor Bangkalan Ra Hasani Zubair. Menurut dia, pemberlakuan tarif baru tol Jembatan Suramadu lamban. Dengan demikian, keputusan Presiden Indonesia belum bisa dinikmati masyarakat.

Seharusnya, sambung dia, Jasa Marga segera menerapkan tarif baru. Seperti keputusan presiden menggratiskan tarif Suramadu untuk sepeda motor. ”Kan sama-sama keputusan presiden. Kenapa yang sekarang  realisasinya lama?” tanyanya.

Untuk itu, sebelum masyarakat turun jalan, Hasani mendesak tarif baru tol Jembatan Suramadu segera diberlakukan. Agar meringankan  beban masyarakat. ”Itu (turun 50 persen) sudah keputusan presiden. Jadi, harus segera direalisasikan,” tandas Hasani kemarin.

Kepala Pintu Gerbang Tol Jembatan Suramadu Suharyono mengaku sering mendapat komplain dari pengendara. Mereka selalu bertanya kapan tarif tol Suramadu akan turun. ”Banyak yang tanya. Tarifnya kok belum berubah?” katanya.

Suharyono mengatakan, pihaknya hanya sebagai pelaksana yang sifatnya juga menuggu instruksi atasan. Hingga saat ini, belum ada instruksi terkait  tarif tol baru. ”Jadi, mau tidak mau kami tetap menggunakan tarif lama,” ujarnya.

Dikonfirmasi, General Manager PT Jasa Marga Wilayah Surabaya–Gempol Raddy R. Lukman menyatakan, tarif baru tol Suramadu dapat diberlakukan setelah SK dari Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR)  dikeluarkan. Tetapi, sampai saat  ini, SK tersebut belum diterima.

”Kami menunggu SK Menteri  PUPR,” terangnya.  Selain itu, pihaknya menegaskan  bahwa sebelum SK dari PUPR diturunkan, pihaknya dipanggil pihak Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk membicarakan teknis. ”Belum ada koordinasi  apa pun kepada kami dari   kedua lembaga itu,” jelasnya.

SK tersebut, tambah dia, merupakan  salah satu landasan terhadap  pemberlakuan tarif baru tol Jembatan   Suramadu. Dengan begitu, pihaknya tidak akan mengubah tarif tol sebelum SK keluar. ”Proses SK itu sebenarnya ada di BPJT, biasanya tidak lama,” ungkapnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan, setelah semua prosedur dan berkas lengkap dan diterima, pihaknya diberi waktu oleh BPJT  untuk melakukan sosialisasi dan setting perubahan tarif. ”Kami sama-sama menunggu,” tegasnya. (radar)