Tak Kunjung Tetapkan Tersangka

Berdalih Pemeriksaan Saksi Belum Tuntas

SUMENEP – Status kasus dugaan tindak pidana korupsi  (tipikor) raskin Desa Poteran, Kecamatan Talango, sudah naik ke penyidikan. Anehnya, dalam kasus yang  ditangani awal 2014 lalu ini penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep tidak kunjung menetapkan tersangka.

Kasi Intel Kejari Sumenep Adi Harsanto berdalih, penyidik masih membutuhkan barang bukti (BB) tambahan. Selain itu, penyidik beralasan pemeriksaan saksi-saksi belum tuntas. Dijelaskan, penyidik akan memeriksa semua warga yang terdaftar sebagai penerima raskin.

Jumlahnya juga tidak sedikit, yakni 800 orang. Sementara, dari ratusan penerima itu, baru puluhan orang yang diperiksa penyidik. Anehnya  lagi, penyidik mengaku akan memeriksa semua penerima. ”Kalau tidak diperiksa semua bagaimana menentukan kerugian,” kata Adi kepada wartawan kemarin (2/4). 

Padahal, Adi mengakui,memeriksa semua penerima raskin bukan hal mudah. Meski sudah dipanggil secara tertulis, warga banyak tidak datang. Otomatis penanganan kasus pun akan memakan waktu panjang. Sebab, sekali dipanggil, saksi belum tentu langsung datang.

Menurut Mantan Kasi Datun Kejari Tolitoli, pemeriksaan seluruh penerima raskin dinilai penting. Itu untuk mengetahui jumlah kerugian negara. Sebab, dari pengakuan penerima raskin, dapat diketahui berapa banyak  penyelewengan raskin.

”Buktinya, ada warga miskin yang mengaku hanya menerima 15 kilogram setahun. Padahal, jatah 15 kilogram itu setiap bulan,” ujarnya. Selain penerima manfaat, Adi mengaku akan memeriksa  pihak-pihak terkait. Seperti Bulog, kecamatan, dan  perangkat desa. Dari hasil pemeriksaan itu penyidik bisa menyimpulkan siapa yang  bertanggung jawab dengan kasus tersebut.

”Nanti baru kami bisa menetapkan tersangkanya,” janjinya. Aktivis Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi menyatakan, laporan dugaan korupsi yang masuk ke kejaksaan sangat banyak. Untuk itu, dia meminta agar kejaksaan  bekerja cepat.

Dari hasil pengamatannya, kinerja Korps Adhiyaksa sangat  lemah. Buktinya, dalam setahun, maksimal hanya satu  kasus yang diselesaikan. Akibatnya,  laporan yang masuk semakin menumpuk. ”Satu kasus belum selesai, datang  laporan lagi. Kapan mau  diselesaikan,” terangnya.

Sekadar mengingatkan, kasus dugaan penyelewengan raskin di Desa Poteran, Kecamatan Talango, masuk ke meja penyidik kejaksaan, Januari 2014 lalu. Itu setelah puluhan warga desa setempat melaporkan bahwa raskin  yang diterima hanya 5 hingga10  kali setahun. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • kasi intel sumenep