Tahan Dana Rp 9,5 M

DBHCHT 2016 untuk Sarana Pertanian

SUMENEP – Pemkab Sumenep kembali mengalokasikan dana untuk pengadaan sarana pertanian. Nominalnya cukup besar, hingga mencapai Rp 9,5 miliar. Namun, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) itu belum dicairkan hingga kemarin (21/4).

Kabid Perkebunan Dishutbun Sumenep Joko Suwarno mengungkapkan, dana itu untuk pengadaan sejumlah sarana pertanian. Antara lain, hand tractor, kendaraan roda tiga berupa Viar, dan pengembangan agrobisnis dalam bentuk penyertaan modal. Selain itu, untuk pengadaan pompa air dan pembibitan penangkal benih tembakau.

”Besaran DBHCHT tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya,” katanya, kemarin. Nominal dana tetap tidak ada perubahan. Tapi, jumlah penerima terjadi pengurangan. Tahun lalu bantuan disalurkan kepada 255 kelompok tani (poktan). Sementara tahun ini diproyeksikan berkurang lima kelompok atau hanya 250 poktan.

”Tahun sebelumnya jumlahnya 255 poktan,” ujarnya. Meski demikian, tidak otomatis puluhan poktan itu akan menerima bantuan. Kelompok-kelompok itu akan diverifikasi terlebih dahulu. Hal itu untuk menghindari segala bentuk kesalahan dan kekurangan administrasi calon penerima. Karena itu, dana miliaran rupiah itu untuk sementara tidak disalurkan sambil menunggu semua persyaratan lengkap.

”Tahun lalu, 33 poktan gagal terima dana karena administrasinya tidak lengkap. Poktan penerima bantuan harus berbadan hukum,” imbuhnya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM). Sayang, dana miliaran rupiah
itu hingga saat ini belum disalurkan.

Bahkan, dishutbun  belum melelang. Pihaknya mengklaim masih melakukan sejumlah tahapan tender tersebut. Selain itu, dishutbun juga melakukan sosialisasi untuk memberi pemahaman terkait kegiatan teknis penggunaan bantuan tersebut.

”Insya Allah bulan depan bisa dicairkan. Sebagian pekerjaan fisik mulai dikerjakan. Setiap poktan ini (mendapat) kisaran Rp 20 juta,” jelasnya. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi menyarankan penggunaan dana fantastik itu dikelola dengan baik dan tepat.

Menurut dia, dinas tidak hanya dituntut bisa merealisasikan segala bantuan. Instansi itu memiliki hak dan tanggung jawab mengawasi setelah bantuan tersebut tersalurkan. Politikus Partai Demokrat itu meminta dishutbun tidak memberikan bantuan kepada sembarang poktan.

Kelompok penerima, jelas pria asal Kecamatan Dungkek itu, harus benar-benar berbadan hukum dan memenuhi syarat yang lain. Dengan tujuan realisasi program pengembangan petani tembakau semakin mandiri dan sejahtera benarbenar tercapai.

”Artinya, bagaimana segala bantuan itu diberikan kepada yang berhak, pantas, dan tidak menyalahi aturan,” tandasnya. (radar)