SMPN 2 Proppo Sunat Bantuan Siswa Miskin

PAMEKASAN – Pencairan bantuan kepada siswa miskin SMPN 2 Proppo, Pamekasan, membuat wali murid berang. Bantuan bagi pemegang kartu Indonesia pintar (KIP) dikepras. Pemotongan dilakukan pihak sekolah dengan dalih pemerataan.

Dugaan pemotongan bantuan itu diungkapkan seorang wali murid yang enggan disebut identitasnya kemarin (30/9). Pemotongan dilakukan pihak sekolah pada Kamis (29/9).  Saat itu, sepuluh siswa miskin menerima bantuan Rp 750 ribu per orang dari petugas bank yang datang ke sekolah.

Uang itu dicairkan melalui rekening masing-masing penerima. Uang itu tidak bisa langsung dibawa pulang penerima. Setelah petugas bank pulang, uang yang diterima siswa itu  dikumpulkan pihak sekolah. ”Anak saya sudah menerima Rp 750 ribu. Setelah pegawai  bank pulang, uang itu malah  diminta lagi,” ungkapnya.

Di hari yang sama, siswa penerima bantuan hanya diberi Rp 80 ribu. Sehari kemudian  diberi lagi Rp 70 ribu. Sehingga, total uang yang diterima siswa hanya Rp 150 ribu dari Rp 750 ribu yang seharusnya menjadi   milik siswa. Sumber Jawa Pos Radar Madura itu menyebutkan, KIP diperoleh di balai desa masing-masing penerima beberapa waktu lalu.

Setelah itu, disinkronisasi ke pihak sekolah. Kemudian ada pencairan oleh  petugas bank kepada siswa.  Sayangnya, setelah pencairan, jumlah uang justru dipotong oleh pihak sekolah. Informasi yang dia terima, pemotongan tersebut untuk pemerataan.

Hal tersebut diprotes sejumlah  wali murid.  Sebagian di antara mereka mengembalikan uang Rp 150 ribu itu ke sekolah. ”Saya suruh kembalikan uang itu ke  sekolah. Sebab, uang Rp 150 ribu itu saja diserahkan dua tahap,” katanya.

 Informasi yang dihimpun  koran ini, nominal pemotongan bervariasi. Mulai Rp 350 ribu–Rp 600 ribu. Alasan pe- motongan untuk pemerataan. Sebagian untuk biaya sekolah. Sejumlah orang tua siswa tidak terima dengan pemotongan itu. Apalagi pemotongan  lebih besar dari uang yang diterima siswa. Mereka meminta  uang dikembalikan.

”Bantuan  itu untuk orang tidak mampu,  tapi malah dipotong. Kami tidak rela,” tambahnya. Dikonirmasi, Kepala SMPN 2  Proppo Tauiqurrahman membantah pemotongan tersebut. Dia mengakui, sepuluh siswa  di lembaga yang dipimpinnya   menerima bantuan program KIP. Mereka adalah siswa kelas VIII dan IX.

”Kami tidak melakukan pemotongan bantuan apa pun. Kami merealisasikan kepada penerima,” ucapnya. Disinggung dugaan pemotongan Rp 600 ribu terhadap penerima bantuan, dia enggan berkomentar. Tauiqurrahman mengatakan, proses bantuan  harus dijelaskan secara rinci. Karena itu, pihaknya belum  memberikan alasan.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Moch. Tarsun mengatakan, pihaknya  sudah memanggil Kepala SMPN  2 Proppo kemarin. Diakui, sepuluh siswa yang menerima bantuan hanya diberi Rp 150an.  Sisanya dibagi rata kepada siswa kelas VIII dan IX.

”Sisa uang dibagiratakan. Semua siswa mendapatkan Rp 70 ribuan per siswa. Itu pengakuan kepala sekolah kepada kami,” ungkap Tarsun.  Dijelaskan, pihak sekolah  sudah bermusyawarah dengan sepuluh siswa itu. Bahwa, uangnya akan dibagiratakan  kepada siswa miskin yang lain.

Menurut kepala sekolah, jelas Tarsun, pihak sekolah dituntut siswa miskin lain untuk juga menerima bantuan. Karena itu, pihak sekolah melakukan kebijakan untuk dibagi rata. ”Salahnya pihak sekolah  itu belum melibatkan orang  tua siswa, sehingga ada protes. Namun, pihak sekolah sudah  mendapatkan persetujuan dari  sepuluh penerima. Dan mereka   mengaku ikhlas,” paparnya.

Selanjutnya, disdik berencana mengumpulkan semua pihak. Mulai pihak sekolah, siswa,  dan wali murid. Pertemuan ituakan dilakukan hari ini atau  paling lambat Senin (3/10).  Pihaknya akan memediasi  pembagirataan bantuan tersebut. (radar)