Serapan APBD Rendah, Mahasiswa Demo Kantor Bupati Pamekasan

PAMEKASAN – Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Pamekasan kemarin (31/8). Mereka menuntut Bupati  Achmad Syafii bertanggung jawab atas  rendahnya serapan APBD di Kota Gerbang Salam. Itu lantaran, selama tiga tahun terakhir serapan anggaran selalu di bawah 90 persen.

Koordinator aksi Halili Mental mengungkapkan, pada 2014, serapan anggaran hanya mencapai 70 persen dari total APBD Rp 1,4 triliun. Sementara pada 2015, dari APBD sebesar Rp 1,5 miliar, yang terserap hanya 87 persen. Tahun ini, hingga akhir Agustus, serapan APBD  baru 45 persen dari total Rp 1,8 triliun.

Massa aksi sempat ricuh. Penyebabnya, Bupati Syaii tidak bisa menemui demonstran. Mahasiswa akhirnya memaksa untuk masuk ke kantor pemkab. Namun aparat kepolisian yang sedang mengamankan jalannya aksi segera menghadang.

Aksi saling dorong antara aparat dengan mahasiswa pun terjadi. Alat peraga aksi sempat dipukulkan ke polisi. Tak mau menjadi sasaran emosi massa, korps baju cokelat itu pun mengamankan perangkat aksi yang membahayakan, seperti bendera organisasi  yang diikat ke kayu.

Setelah aksi saling dorong usai, akhirnya dilakukan negosiasi antar kedua belah pihak. Aparat meminta enam perwakilan mahasiswa berdialog di ruang sekretaris kabupaten (Sekkab). Mereka pun mengamini permintaan tersebut.  Di ruang Ambeg Paramarta itu mereka ditemui Plh Sekkab Pamekasan Muhammad Alwi,  Kepala BPKA Taufikurrahman dan Sekretaris Komisi III DPRD Harun Suyitno.

Mereka menjelaskan tentang proses pelaksanaan proyek dan penyerapan anggaran di Kota Gerbang Salam. Termasuk alasan mengapa setiap tahun APBD tidak pernah terserap 100 persen. Menurut Kepala BPKA Taufikurrahman, tidak akan pernah APBD terserap 100 persen.

Alasannya, karena pasti ada sisa kontrak. Kemudian, ada uang  jaminan pemeliharaan 5 persen dari nilai kontrak yang disimpan di rekening kas daerah. ”Yang wajar itu, serapan anggarannya 90 persen. Tahun lalu kami sudah mencapai 87 persen. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih tinggi lagi,” tambahnya.

Dalam dialog tersebut mahasiswa juga menuding jika anggota DPRD main-main dengan proyek. Hal itu berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap legislatif.  Menanggapi hal tersebut,  Sekretaris Komisi III DPRD Pamekasan Harun Suyitno tidak yakin jika ada anggota dewan main proyek.

Dia mengaku tidak tahu pekerjaan masing-masing anggota. Terkait pengawasan proyek, dia berjanji akan  berupaya maksimal. ”Terkait rendahnya serapan anggaran, kami sudah mewanti-wanti agar eksekutif mempercepat pembangunan. Tentu tanpa harus menabrak aturan  yang ada,” tandasnya.

Ditambahkan, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, tuduhan dewan bermain proyek perlu diklarifikasi. Sebab, jika opini tersebut dibiarkan liar, akan menjadi pretensi buruk di Pamekasan. Dia juga tidak yakin bahwa ada anggota dewan yang main proyek.

”Kalau dewan mengusulkan perbaikan jalan yang diusulkan oleh masyarakat di dapilnya, saya kira itu tidak masalah,”  ujarnya. (radar)