Rekrutmen Bidan Tuai Protes

Dinilai Tak Transparan dan Rugikan Pendaftar Lokal

PAMEKASAN – Rekrutmen bidan desa oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan menuai protes. Penyebabnya, perekrutan  dinilai tidak transparan dan merugikan pendaftar lokal. Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik kemarin (11/4) mengungkapkan, ada aroma tidak sedap dalam rekrutmen tenaga kesehatan.

Indikasinya, tahun ini dinkes tidak berkoordinasi dengan komisi IV. Sebelumnya, dinkes berjanji akan berkoordinasi terkait dengan mekanisme rekrutmen, persyaratan, hingga jadwal pendaftaran. Tiba-tiba, tuding Apik, peserta  yang lolos hendak diumumkan.

”Padahal, tahun sebelumnya berkoordinasi. Ini kan terkesan ada yang ditutup-tutupi,”  ujarnya. Selain itu, pedoman penilaian yang ditetapkan dinkes dinilai merugikan pendaftar yang dari desa setempat. Indikasinya, tidak ada penskoran bagi pendaftar dari desa asal. Bahkan, pendaftar dari salah satu desa di Kecamatan Proppo mendapat skor rendah.

”Seharusnya, pendaftar  dari desa asal mendapat skor tinggi. Ini justru yang dari desa setempat, rankingnya berada  di urutan tiga ke bawah,” bebernya. Yang paling miris, ketentuan domisili tidak diatur ketat. Dalam persyaratan hanya dicantumkan minimal sebulan bermukim di desa tersebut.

Menurut Apik, aturan itu sangat merugikan bidan lokal. ”Bisa disebut berdomisili jika bermukim minimal enam  bulan. Ini mengacu pada persyaratan pemilihan kepala desa (Kades). Kalau satu bulan bermukim, bisa saja hanya demi  kepentingan rekrutmen bidan,”  tambahnya.

Atas dasar itu, komisi IV mengirimkan surat kepada dinkes agar pengumuman pendaftar yang lolos diundur. Apaik akan meminta klarifikasi dari dinkes terkait banyaknya temuan kejanggalan.  Sesuai dengan surat yang  dikirimkan, pihaknya meminta  dinkes menghadap ke komisi  IV pada Kamis (14/4).

”Kalau  terbukti rekrutmen bidan bermasalah, komisi IV meminta dinkes melakukan rekrutmen ulang,” tukasnya. Menanggapi masalah itu, Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Bey mengaku sudah membatalkan agenda pengumuman rekrutmen bidan desa yang rencananya digelar kemarin (11/4). Pihaknya tidak memastikan   hingga kapan pembatalan  itu berlaku.

”Tidak jadi hari ini (kemarin, Red). Soalnya masih ada hearing dengan dewan,” ujarnya. Terkait permintaan adanya  penskoran khusus pendaftar lokal, Ismail Bey berjanji akan memasukkan pada rekrutmen tahun mendatang. Sebab, tahun ini, sudah tidak bisa dilakukan perekrutan. ”Itu kesepakatan panitia. Jadi, sudah tersistem,” tegasnya. (radar)