PT SMP Terancam Kolaps

Jual Aset untuk Bayar Gaji Pegawai

SAMPANG – Nasib PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) seperti telur di ujung tanduk. Badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengelola bisnis minyak bumi dan gas (migas) itu terancam bangkrut. Petinggi PT SMP sudah tiga bulan terakhir ini tidak menerima gaji.

Dana PT SMP disebut-sebut habis untuk biaya operasional. Akibatnya, sejak Januari hingga Maret, petinggi PT SMP tidak menerima gaji. Padahal sebelum 2016, mereka menerima gaji cukup besar. Hasan Ali selaku Direktur PT SMP menerima gaji Rp 25 juta per bulan.

Komisaris Utama  Parmadi menerima gaji Rp 17 juta tiap bulan. Sementara dua komisaris yakni Suciati dan
Ridwan menerima bayaran Rp 15 juta per bulan.  Sejak September 2015, gaji petinggi PT SMP dipotong 25 persen. Itu dilakukan untuk penghematan dana.

Namun,  sejak akhir 2015 dana tersebut ditengara habis. Dana untuk biaya operasional itu merupakan hasil bisnis migas pada 2013. Yakni, sebelum aliran migas dihentikan. Ada dana sekitar Rp 18,6 miliar yang dipakai untuk biaya operasional.

Menjelang akhir 2015, sedikitnya tujuh karyawan PT SMP diberhentikan. Alasannya, PT SMP tidak bisa membayar upah karyawan. Ketua Komisi II DPRD Sampang Moh. Nasir mengatakan, nasib PT SMP semakin memprihatinkan karena terancam bangkrut.

Tanda-tandanya, ada keputusan penjualan aset dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) 2015. ”Kemungkinan besar, ada keputusan penjualan aset karena PT SMP tidak lagi memiliki biaya operasional. Kondisinya benar-benar terancam bangkrut,” katanya kemarin (10/4).

Dia menilai, tidak lama lagi aset yang lain juga terancam dijual. Sebab, uang hasil lelang yang sudah direncanakan tidak akan bertahan lama. PT SMP tidak mempunyai dana cadangan selain aset berupa mobil. Penjualan aset dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Pertimbangannya, PT SMP kini bukan BUMD yang produktif.

Pendapatan perusahaan tersebut tidak ada, sementara biaya operasional terus berjalan tiap bulan, bahkan tiap hari. ”Bagaimanapun, 51 persen saham PT SMP merupakan milik pemerintah. Jika memang terancam bangkrut, uang negara harus diselamatkan,” saran Nasir.

Sementara itu, Direktur PT SMP Hasan Ali mengatakan, BUMD yang dia pimpin masih jauh dari bangkrut. Dia mengklaim, aset milik PT SMP banyak yang belum terjual sehingga menjadi cadangan untuk biaya operasional perusahaan.

”Tidak mungkin bangkrutlah Kami masih punya banyak aset,” katanya. Namun, jika memang PT SMP mau dibubarkan, semua aset akan dihitung. Masalahnya, hingga kemarin Hasan Ali belum mengetahui apakah PT Asa Perkasa setuju dengan pembubaran PT SMP.

Dia berkeyakinan, untuk sementara waktu tidak mungkin PT SMP kolaps apalagi sampai dibubarkan. Sebab, 49 persen saham PT SMP milik swasta. ”Gaji kami memang tidak dibayar selama tiga bulan terakhir. Makanya, dalam RUPS disepakati menjual salah satu aset. Untuk aset yang lain kami amankan,” tegasnya. (radar)