Provinsi Resmi Ambil Alih SMA-SMK

Disdik: Yang Berubah Hanya Administrasi

PAMEKASAN – Pengelolaan SMA- SMK di Pamekasan sudah bukan menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab). Sebab, sejak 1 Oktober 2016, sekolah tingkat atas diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Serah terima personel, sarana dan prasarana,  serta dokumen (P2D) dari pemkab ke pemprov dilaksanakan di Surabaya, Jumat (30/9). Selain Bupati Achmad Syafii, turut hadir dalam penandatanganan itu Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin  serta Kepala Kejari Pamekasan Toto  Sucasto.

Serah terima berkas P2D tersebut menjadi titik awal diserahkannya pengelolaan SMA-SMK ke Pemprov Jawa Timur. ”Secara administratif, pengelolaan SMA dan SMA memang berlaku per 1 Oktober 2016. Namun, efektifnya baru berlaku per 1 Januari 2017,”  kata Asisten Bidang Pemerintahan Pemkab Pamekasan Mohammad Alwi kemarin (1/10).

Dengan diambil alihnya pengelolaan SMA-SMK, otomatis aset dan tenaga pendidikan ikut menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Timur. Konsekuensinya, para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan SMA-SMK harus siap dimutasi keluar kabupaten. Sebab, manakala di  daerah lain membutuhkan guru PNS tingkat SMA-SMK, sementara di Pamekasan lebih, maka bisa diambilkan dari  Pamekasan.

”Namun saya kira tidak akan dimutasi ke luar daerah. Sebab, di Pamekasan masih butuh tambahan guru PNS,” papar Alwi. Kepala SMKN 2 Pamekasan Budi Sulistiyo mengungkapkan, perubahan pengelolaan SMA-SMK akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan  belajar mengajar di sekolah.

Selain harus berpusat ke provinsi, pihaknya khawatir akan ada perubahan-perubahan di bidang mata pelajaran. Khususnya mata pelajaran muatan lokal. ”Bisa saja pelajaran muatan lokal diseragamkan se-Jawa Timur. Misalnya, selama ini ada pelajaran membatik, tapi karena diambil alih oleh provinsi, itu  bisa berubah,” jelasnya.

Terpisah, Plt Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun memaparkan, secara substantif tidak ada perubahan dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang berubah hanya administrasi. Dari yang awalnya dikelola disdik kabupaten, menjadi wewenang provinsi.

”Kalau dari kurikulum, saya kira tidak ada perubahan. Sebab, kurikulum itu diatur secara nasional. Termasuk muatan lokal, saya kira tidak akan berubah,” tandasnya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • informasi muatan lokal sekolah yang di ambil alih provinsi
  • toto sucasto