PPP Resmi Jatuhkan Sanksi

Ketua Komisi III Terjerat Skandal Asmara

PAMEKASAN – Informasi tentang pencopotan IS (inisial) sebagai ketua Komisi III DPRD Pamekasan bukan isapan jempol. DPC PPP Pamekasan telah  melayangkan surat resmi pencopotan ke ketua DPRD setempat, kemarin (13/4).

Surat itu dikirimkan ke Sekretariat DPRD Pamekasan sekitar pukul 08.00. Kepastian pencopotan IS diungkapkan langsung Ketua DPC PPP Pamekasan KH Nawawi Thaha. Sanksi pencopotan diberikan atas rekomendasi para ulama PPP setelah adanya skandal asmara antara IS dengan sejumlah perempuan.

”Sanksi berupa penurunan jabatan,” katanya. Siapa yang layak menggantikan posisi IS sebagai ketua komisi III? Nawawi mengaku memasrahkan kepada fraksi PPP di DPRD. Sebab ada mekanisme yang mengatur terkait pergantian alat kelengkapan dewan (AKD). ”Kami akan  lakukan koordinasi dengan ketua DPRD,” jelasnya.

Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin membenarkan sudah ada surat masuk dari DPC PPP. Namun dia mengaku tidak mengetahui apa isi surat tersebut. Alasan yang dia utarakan, surat tersebut ditujukan langsung kepada Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin dan bersifat rahasia.

”Mekanisme pengiriman surat itu ada dua. Ada yang langsung ke pimpinan, ada yang langsung ke sekretariat,” kelitnya. Di internal komisi III, berbagai spekulasi muncul terkait siapa yang akan mengganti IS. Dari tiga nama yang banter dibicarakan –yakni Fathor Rahman, Muksin, dan Achmadi– nama pertama yang paling memungkinkan terpilih. Lebih-lebih, Fathor Rahman merupakan anggota komisi III yang sudah punya jalinan komunikasi dengan  anggota lainnya.

Kendati DPC PPP mengganti IS dengan nama lain, posisi Fathor Rahman dinilai lebih unggul. ”Kalau koalisi solid, ya pasti Fathor Rahman yang terpilih menjadi ketua komisi III. Tapi kalau misalnya tiga anggota koalisi membelot, kursi ketua komisi III bisa direbut partai oposisi,” ujar salah seorang anggota komisi III.

Komisi III saat ini memiliki 11 anggota. Delapan dari partai koalisi dan tiga dari partai oposisi. Ditengarai, tiga dari anggota koalisi rawan diajak  untuk menyeberang. ”Kalau tiga orang membelot, berarti lima banding enam. Oposisi  bisa menang,” tambahnya.

Sayang, Fathor Rahman yang dijagokan menjadi pimpinan komisi III enggan dikonfirmasi. Dia memilih diam saat hendak diwawancarai oleh sejumlah awak media. ”No comment,” ucapnya singkat. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris menegaskan, pergantian AKD memang sudah diatur tata tertib (tatib).

Jika menyangkut pergeseran anggota komisi, sepenuhnya menjadi kewenangan fraksi. Tetapi jika terkait pimpinan komisi, sistemnya pemilihan  langsung. ”Masing-masing anggota komisi berhak memilih siapa yang akan ditunjuk menjadi ketua,” ujar politikus PBB tersebut.

”Pemilihannya bisa terbuka atau tertutup,” imbuhnya. Ketua Fraksi PPP Mohammad Sahur juga memilih diam. Dia tidak bersedia menyebut siapa yang akan diusulkan menjadi pengganti IS sebagai ketua komisi III. ”Nunggu hasil dari badan kehormatan (BK) DPRD,” ucapnya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • salon di pamekasan
  • skandal anak SMA MADURA
  • skandal terkini