PPP Klir, Golkar Ribet

Proses PAW Anggota Dewan

SUMENEP – Meski sempat memanas, proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Sumenep asal PPP  hampir rampung. Nuriana dipastikan menggantikan posisi Akhmadi Said yang berhalangan tetap karena  meninggal dunia.

Proses-PAW-Anggota-Dewan

Situasi berbeda ditunjukkan  Golkar. Proses  PAW terhadap A. Fajar Hari Ponto belum  menemukan  titik terang. Padahal,  DPW Golkar Jawa  Timur (Jatim) telah mengeluarkan surat resmi bahwa Ponto harus diganti.  Sekretaris DPD Golkar Jatim Gesang  Budiarso mengatakan, usulan PAW terhadap Ponto tidak hanya keluar dari  DPD Golkar Sumenep, tapi langsung  dari DPP.

”Saya tegaskan kembali, Pak Ponto sudah bukan kader Golkar  lagi,” katanya kemarin (7/2). Pemecatan dan pengusulan PAW terhadap Ponto bukan karena dia menjadi loyalis Agung Laksono. Namun, pria yang menjadi anggota dewan  tiga priode itu terlibat kasus  kriminal.

Yakni, diduga melakukan pemukulan kepada Ketua DPD Golkar Sumenep Iwan Budiharjo. Gesang menegaskan, tidak ada ampunan bagi kader yang tersangkut persoalan  pidana. Karena itu, menurut  dia, tidak ada alasan bagi  pimpinan DPRD Sumenep  untuk tidak memproses PAW  Ponto.

Lagi pula, penggantian anggota dewan merupakan hak partai yang tidak boleh di intervensi siapa pun. Gesang mengatakan, pengurus  pusat partai Golkar hanya mengeluarkan surat pemecatan Ponto. Terkait teknis,  diserahkan ke pengurus DPD  Golkar Sumenep.

”Intinya,  PAW Pak Ponto hendaknya segera diproses dan wajib dilaksanakan,”  tegas dia.  Ketua DPD Golkar Sumenep  Iwan Budiharjo menyatakan,  usulan PAW terhadap Ponto sudah lama disampaikan ke pimpinan DPRD. Namun hingga  kemarin belum diproses.

Alasannya,  Ponto sedang menjalankan  ibadah umrah. ”Tunggu hingga  beliau (Ponto, Red) datang dari umrah,” katanya. Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis menegaskan,  pihaknya tidak akan merecoki urusan partai. Jika pimpinan dewan sudah lengkap, surat  pemecatan dan usulan PAW  Ponto akan segera diproses.

”Kami bekerja sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.  Menurut Faisal, pimpinan  DPRD Sumenep tidak bisa serta-merta memutuskan PAW yang diusulkan Golkar. Sebab, ada beberapa hal yang harus dimusyawarahkan dan dikonsultasikan dengan bagian hukum mengenai legal standing  surat tersebut.

Dijelaskan, surat pemecatan Ponto tertanggal 11 Desember 2015. Kemudian, tiba di  meja pimpinan DPRD pada 31  Desember 2015. Pada saat itu, kata Faisal, Golkar sedang mengalami  konflik internal.  Akibatnya, surat usulan PAW  tersebut tidak bisa langsung  diproses.

Bahkan, berdasarkan  hasil konsultasi pimpinan DPRD  dengan Kemenkum HAM, disarankan  agar PAW menunggu hingga kepengurusan Golkar  resmi dan tidak lagi terjadi konflik. ”Karena baru-baru ini ada perpanjangan SK kepengurusan hasil Munas Riau, jadi harus  dibahas ulang di internal pimpinan,” jelasnya.

Sementara itu, PPP juga dituntut  melakukan PAW. Sebab,  Akhmadi Said, salah satu kader  terbaik partai berlambang Kakbah tersebut meninggal dunia. PAW sempat membuat internal  PPP memanas.  Keputusan DPD memasukkan nama Nuriana sebagai pengganti Akhmadi Said dinilai tidak melalui proses musyawarah.

Bahkan, isu berakhirnya masa jabatan Baharudin sebagai ketua DPD PPP Sumenep diangkat ke permukaan. Namun, situasi memanas  itu tidak menyurutkan DPD untuk mengutus Nuriana yang memperoleh terbanyak kedua  pada Pileg 2014 menggantikan Akhmadi. Dipastikan, Nuriana  akan mengisi kekosongan kursi  dewan pasca meninggalnya  Akhmadi. (radar)