Polisi Biarkan Demonstrasi Warga tanpa Izin

PAMEKASAN – Puluhan warga menggelar aksi di depan kantor Pemkab Pamekasan, kemarin (21/4). Unjuk rasa tersebut nyaris berujung ricuh dengan pihak kepolisian. Sebab, polisi berusaha membubarkan karena demonstrasi itu tidak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari polres.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), awal pemicu kericuhan berlangsung saat petugas kepolisian mencoba membubarkan pedemo. Sebab, mereka tidak memegang surat izin. Namun, mereka tetap tidak mau dibubarkan dan ngotot ingin menyampaikan aspirasi kepada Bupati Achmad Syafii.

Cekcok mulut antara polisi dan pedemo pun tak terhindarkan. Bahkan, seorang peserta aksi hendak melemparkan penutup saluran air yang terbuat dari besi ke petugas. Beruntung, anggota intel polres berhasil mencegahnya.

Beberapa petugas mengamankan orang itu. Beberapa menit kemudian, polisi terpaksa membiarkan pedemo berorasi. Dengan catatan, mereka tidak melakukan tindakan anarkistis. Usai menyampaikan orasi, mereka membubarkan diri.

Korlap Aksi Hamdi Jibril tidak mau aksi yang dilakukan itu disebut legal. Pihaknya mengklaim sepekan yang lalu telah mengajukan izin ke Polres Pamekasan. Sayang, polres tidak mengeluarkan STTP dengan alasan yang tidak jelas.

”Kami sesalkan tindakan polres yang tidak mengeluarkan STTP. Padahal, niat kami jelas, ingin menyampaikan aspirasi kepada Bupati Syafii,” ucapnya. Hamdi menyatakan, dalam demo kali ini pihaknya sudah berupaya mematuhi prosedur.

Namun, STTP yang ditunggu-tunggu belum juga keluar. Dia menilai, institusi kepolisian terkesan menghalang-halangi warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. ”Dibilang kelompok kami ini tidak jelas. Apanya yang tidak jelas? Wong kami warga Pamekasan yang tujuannya hanya ingin menyampaikan aspirasi. Dan kami tegaskan, kami bukan preman,” paparnya.

Karena itu, meski STTP tidak keluar, pihaknya tetap turun ke jalan. Bahkan, pihaknya tetap akan menggelar aksi lanjutan. ”Hari ini kami gagal bertemu bupati. Namun, kami berjanji akan menggelar aksi kembali. Walaupun STTP itu tidak keluar,” ancamnya.

Kabag Ops Polres Pamekasan Kompol Sarpan menegaskan, aksi tersebut tidak mengantongi STTP. Namun, pihaknya tetap menjaga keamanan selama demo berlangsung. ”Secara aturan tidak dibenarkan. Namun kami menggunakan kebijaksanaan hukum. Artinya, kami ingin menciptakan situasi yang kondusif,” terangnya.

Sarpan mengaku tidak tahu alasan STTP tidak terbit. Dia menyarankan wartawan untuk konfirmasi ke Kasat Intel Iptu Slamet Hariyanto. Sebab, yang berwenang mengeluarkan surat itu adalah satuan intelkam.
”Mending langsung ditanyakan ke Kasat Intel. Tugas kami hanya mengamankan,” ujarnya.

Sementara itu, Slamet Hariyanto mengatakan, pihaknya sengaja tidak mengeluarkan STTP. Sebab, mereka tidak punya kelengkapan organisasi yang jelas. Jika hanya mengacu pada undang-undang (UU) 9/1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tidak cukup. Menurut dia, masih ada  UU lain yang berkaitan.

”Bisa hancur lebur kalau hanya terpaku pada undang-undang tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Sementara undang-undang yang lain tidak dipelajari, ya jadi rancu. Makanya, tidak dikeluarkan izin,” terangnya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • bolehkah ikut demo tanpa mengantongi surat izin
  • unras d pamekasan kemaren