Petani Tolak Permendag Impor Garam

SUMENEP – Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125/M-DAG/ PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam mendapat protes. Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras) dengan tegas  menolak peraturan tersebut.

Petani-Tolak-Permendag-Impor-Garam

Penolakan  juga datang dari Kerukunan Pemilik Lahan  Tambak Garam Sampang.  Ketua Perras Sumenep Hasan Basri mengaku heran dengan terbitnya Permendag hasil revisi terhadap Permendag Nomor 58/MDAG/PER/9/2012 itu.

Dia menilai peraturan tersebut merugikan petani garam lokal.  Penyusunan peraturan tidak diawali pemberitahuan dan permintaan saran petani. Tiba-tiba, kata dia, peraturan sebelumnya  direvisi dan muncul penggantinya.

Berdasar kajian Perras, ada beberapa poin yang sangat merugikan petani garam rakyat di Indonesia.  Patokan harga jual garam  pada Permendag sebelumnya  diatur Rp 750 per kilogram untuk  kualitas satu (Kw-1) dan Rp  550 per kilogram untuk Kw-2.

Pada peraturan yang baru, ketentuan yang jarang dipatuhi  pengusaha itu dihapus. Selain itu, peraturan sebelumnya menyebut, impor garam satu bulan sebelum panen dan dua bulan pascapanen dalam peraturan yang akan berlaku 1 April 2016.

Paling fatal, tambah pria asal Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget itu, perusahaan importir garam tidak diikat dengan ketentuan penyerapan garam lokal. ”Celah ini bisa dimanfaatkan pengusaha dengan tidak membeli garam lokal,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam mengemukakan,  ketentuan itu berlaku, garam rakyat sulit terserap. Apalagi  tidak ada patokan harga, waktu impor, dan kewajiban beli garam  rakyat. ”Harus dicabut peraturan  itu. Jangan sampai pencabutan   menunggu reaksi keras dari para petani,” tegasnya.

Kerukunan Pemilik Lahan Tambak Garam Sampang Moh. Yanto mengatakan, keputusan itu dinilai merugikan petani garam. Produksi garam rakyat dipastikan akan hancur. Sebab, hasil produksi mereka tidak laku  karena impor garam konsumsi.

”Kami menolak keras aturan  baru itu. Jelas petani akan tersisih  dan garam dipastikan tidak  terserap,” terangnya. Dia mengungkapkan, selama  ini penyerapan garam rakyat sangat minim. Jika Permendag  yang baru itu diberlakukan, dipastikan tidak akan ada penyerapan.

Apalagi tidak ada batasan impor yang akan merugikan  petani garam.  Pihaknya tidak akan tinggal  diam atas terbitnya peraturan tersebut. Petani se-Madura akan  memprotes peraturan yang diterbitkan  29 Desember 2015 itu.

”Kami tidak tinggal diam dalam masalah ini,” tegasnya. Koordinasi dengan petani  garam empat  kabupaten telah dilakukan. Mereka berencana  akan menggelar aksi protes ke pemerintah pusat. Dalam waktu dekat juga akan  menemui Gubernur Jawa  Timur Soekarwo.

Menurut dia, peraturan itu menghancurkan semangat petani. Selama ini petani fokus  pada peningkatan kualitas. Dengan adanya peraturan itu  usaha petani sia-sia. Sebab, garam produksi petani tidak akan dilirik perusahaan.

”Yang  jelas  banyak perusahaan industri   yang membeli garam impor.  Terus, garam kami siapa yang beli?” sergahnya. Dia menduga dalam peraturan itu tidak dicantumkan kewajiban importir menyerap garam rakyat. Baik garam konsumsi  maupun garam industri.

Karena itu, petani menilai  Permendag semakin menguntungkan  importir.  Informasi yang dihimpun koran ini, kemarin sejumlah  petani garam Sumenep, Pamekasan, dan Sampang melakukan  pertemuan. Mereka berencana  akan memprotes dan  menolak peraturan itu.

Kabid Kelautan Dinas Kelautan  Perikanan dan Peternakan  (DKPP) Sampang Mohammad Mahfud sudah mendengar  peraturan tersebut. Namun,  hingga kemarin belum menerima  salinannya. Karena itu,  dia tidak banyak berkomentar  terkait penolakan petani. ”Kami  belum mengetahui seperti apa sebenarnya peraturan tersebut,”  katanya. (radar)