Perumahan Lavender Tak Kantongi Izin

BANGKALAN – Perumahan di Bangkalan ada yang tidak mengantongi izin meski lama berdiri. Salah satunya, Perumahan Lavender di Jalan RE Martadinata,  Kelurahan Mlajah, Kecamatan Kota Bangkalan. Kasi Perizinan Bidang Fisik dan Pembangunan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Bangkalan Erwin Yusuf mengungkapkan, pengembang perumahan ada yang belum mengurus kelengkapan izin.

Seorang-pengendara-sepeda-motor-hendak-memasuki-Perumahan-Lavender-di-Jalan-RE-Martadinata,-Kecamatan-Kota-Bangkalan,-kemarin

Misalnya, sebut dia, Perumahan Lavender. ”Lavender itu salah satu perumahan besar yang belum ada izinnya,” katanya. Rumah hunian di Lavender saat ini kurang lebih berjumlah 300 unit. Akan tetapi, perumahan tersebut selama ini tidak menyumbang terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

”Pernah  mengurus izin, tapi tidak dilanjutkan  oleh pengembang,” terangnya. Erwin menegaskan, tahun ini Perumahan Lavender harus  melengkapi izin mendirikan bangunan (IMB) dan HO serta persetujuan prinsip. Namun,  dia tidak bisa menyebutkan  sanksi yang akan dijatuhkan jika  pengembang Perumahan Lavender  belum melengkapi izin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, sejak 2008–2016 ini, hanya 12 perumahan se-Bangkalan yang memiliki izin lengkap. Perumahan-perumahan berizin  lengkap tersebut tersebar   di lima kecamatan. Yaitu, Kecamatan Kota Bangkalan, Burneh, Socah, Kamal, dan Blega.

”Tiga perumahan lainnya sedang memproses izin. Kami mengeluarkan izin atas dasar rekomendasi tim teknis,” ujar Erwin. Untuk perumahan yang didirikan sebelum 2008, datanya  tidak ada di KP2T. Hingga kemarin (15/2), KP2T belum  mendata ulang perumahan  yang berdiri di wilayah Bangkalan.

”Kendala kami, sebagian perumahan menggunakan sistem kavling. IMB-nya perorangan,” dalihnya. Minimnya kesadaran mengurus IMB tidak hanya terjadi  kepada pengembang perumahan, tapi juga masyarakat. ”Warga baru ngurus IMB kalau sudah punya kepentingan yang berkaitan dengan bank,” ungkapnya.

Sementara itu, Asan, pengembang Perumahan Lavender, berkali-kali dihubungi melalui nomor telepon selulernya. Namun, tidak ada respons.  Kantor pemasaran Perumahan  Lavender kemarin tutup.  Sekretaris Komis A DPRD  Bangkalan Mahmudi menyatakan,  perumahan yang sudah  berdiri mestinya memiliki izin lengkap. Sebab, hal itu merupakan  salah satu syarat pokok  sebelum melakukan pembangunan.

”Jika benar Perumahan Lavender tak punya izin, ya harus   segera diurus,” sarannya. Dia menilai, jika benar ada perumahan yang tidak mengantongi izin, berarti, pengawasan KP2T Bangkalan lemah. ”Kami akan tindak lanjuti informasi ini  karena berkaitan dengan PAD,”  janji Mahmudi. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • perumahan lavender bangkalan