Pemuda Tuding Rekrutmen Bidan Diskriminatif

PAMEKASAN – Persyaratan rekrutmen bidan kontrak daerah 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru disoal. Ada aturan  yang dinilai diskriminatif karena tanpa payung hukum yang jelas. Yaitu persyaratan poin g yang mengharuskan tinggi badan pendaftar minimal 155 sentimeter.

Persyaratan tersebut dikritik Komunitas Pemuda Peduli Pantura (KPPP). Untuk menyampaikan protesnya, para pemuda mendatangi Komisi IV DPRD Pamekasan, kemarin (27/4). Mereka menuntut dewan proaktif mengawal kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

”Saya berharap dewan ikut memprotes persyaratan rekrutmen bidan yang diskriminatif itu. Aturan cenderung dibuat-buat karena tidak ada payung hukumnya,” kata Ketua KPPP Zainuddin. Para pemuda tidak puas dengan pertemuan di kantor dewan. Sebab, tidak ada satu pun perwakilan dari panitia rekrutmen bidan yang didatangkan di forum itu.

Perwakilan KPPP keluar dari  ruang komisi IV dan langsung menemui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan. ”Yang menemui kami hanya direktur RSUD Waru. Jawabannya tidak memuaskan karena bukan penentu kebijakan,” ujar Zainuddin.

Kepada Sekkab Pamekasan Alwi Beiq, perwakilan KPPP menjelaskan, poin g persyaratan rekrutmen bidan merugikan masyarakat. Disebutkan, sudah banyak warga yang menjadi korban aturan tersebut. Sebab meskipun memenuhi persyaratan administrasi, tapi karena tinggi badan tidak sampai 155 sentimeter, otomatis ditolak.

”Ada tujuh bidan yang tidak bisa melamar dan tertolak otomatis karena tinggi badannya kurang dari 155 sentimeter. Padahal secara  kualitas mereka memenuhi  ketentuan,” ungkapnya. KPPP mendesak panitia rekrutmen  bidan menghapus aturan tersebut.

”Pertanyaan kami, kenapa hanya pada rekrutmem bidan yang ada persyaratan itu. Sementara pada rekrutmen dokter tidak ada,” ujar Zainuddin. Dia berharap Sekkab secepatnya menganulir ketentuan poing itu. Sebab akhir pendaftaran rekrutmen bidan hari ini. Sementara itu, Alwi Beiq menjelaskan, persyaratan rekrutmen bidan berdasarkan kajian medis.

Dari segi medis, jika postur tubuh kecil atau tingginya tak sampai 155 sentimeter, berpengaruh terhadap pelayanan pada pasien. ”Kalau postur tubuhnya di bawah 155 sentimeter, dikhawatirkan tidak bisa memberikan pelayanan prima. Itu sudah dijelaskan oleh tim teknis dan ikatan bidan,” beber Alwi.

Atas dasar itulah, persyaratan tinggi badan menjadi kebijakan demi mendapatkan bidan yang andal. ”Saya tegaskan, aturan itu tidak diskriminatif. Persyaratan tidak harus tertulis jelas dalam undang-undang. Misalnya, mendaftar di kepolisian tidak boleh memakai kacamata. Itu kan tidak ada undang-undangnya,” pungkas Alwi. (radar)