Headline News:

Pembuatan Perda Migas Lelet

SUMENEP-Diakui atau tidak. banyak masyarakat mengetahui jika Sumenep kaya akan potensi minyak dan gas bumi (migas). Buktinya. tidaksedikit pemsahaan yang melangsungkan kegiatan eksploitasi  dan eksplorasi migas di kabupaten ujung timur Madura ini. Sayangnya, hingga kini tak kunjung memiliki peraturan daerah (perda) tentang migas. Akibat tidak adanya Perda Migas itu, berulang kali aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) menuntut segera dibuat perda tentang migas.


Sehingga, keberadaan- nya bisa menguntungkan masyarakat.  Eko Wahyudi, koordinator FKMS mengatakan, Perda Migas sangat penting untuk dijadikan acuan resmi tata kelola migas di Sumenep. Sehingga, potensi alam yang dimiiki tidak hanya dimanfaatkan orang luar saja.  ‘Masak, daerah yang kaya migas tidak punya aturan tentang migas, itu kan aneh,” ujarnya kemarin (5/9).  Eko menyebutkan, banyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas yang beroperasi di Sumenep.

Sebagian KKKS tersebut sudah ada yang eksploitasi (ber- produksi), dan sebagian KKKS lainnya masih tahap eksplor- asi (pencarian! penelitian). Di antaranya, Kangean Energi Indonesia (KBI). Husky Cnooc Madura Limited (HCML), Santos, dan Energi Mineral Langgeng (EM L).  Dengan demikian, ?KMS mendesak legislatif secepat- nya membuat dan mengesahkan Perda Migas. Tujuan- nya. agar manfaat keberadaan perusahaan migas dirasakan masyarakat Sumenep.

“Biar kompensasi perusahaan migas kepada masyarakat jelas. Masyarakat tidak hanya terkena dampak negatifnya saja.” tukas Eko.  Menanggapi ha] tersebut, Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengatakan, Perda Migas masih terus digodok. Menurut dia, pembuatan Perda Migas memerlukan tingkat kenali-harian yang tinggi. Sebab, undang- undang tentang migas sendiri rencananya masih mau direvisi. “Salah satu acuan kami kan undang-undang itu,” katanya di ruang kerjanya  Namun demikian, imbuh Bambang, komisi B sudah memiliki gambaran jelas tentang isi Perda Migas tersebut.

Misalnya saja, Perda Migas akan mengatur KKKS atau perusahaan migas harus punya kantor perwakilan di Sumenep.  ”Selain itu, KKKS juga diharuskan melibatkan kontrakor lokal dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan migas.” terangnya.  Hanya saja, Bambang mengakui, proses pembuatan Perda Migas tidak sepenuhnya berjalan mulus. Bukti- nya, beberapa kali komisi B menunda pembahasan perda itu. “Tapi satu atau dua bulan ke depan. pembahasan proses pembuatan Perda Migas kami gelar kembali,” pungkas politisi PDI-P tersebut. (radar)

Komentar Anda

komentar

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com