Pembahasan Provinsi Madura Tertunda

Wabup Bangkalan Setuju Bersyarat

PAMEKASAN – Rencana pembahasan Provinsi Madura di Pendapa Ronggosukowati Pamekasan hari ini kembali tertunda. Sebab, empat bupati di Pulau Garam tidak bisa menghadiri agenda tersebut. Mereka dijadwalkan menghadiri acara bersama Gubernur Soekarwo  di Surabaya.

Rencana pertemuan empat bupati itu merupakan kali kedua. Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Bupati Sumenep A. Busyro Karim, Bupati Sampang A. Fannan  Hasib, dan Bupati Bangkalan Muh. Makmun Ibnu Fuad diagendakan bertemu Sabtu (24/9). Karena kesibukan masing-masing, jadwal diundur hari ini (30/9).

”Rencananya ada pertemuan empat bupati besok (hari ini, Red). Tapi, acara tersebut kembali ditunda. Sebab, bapak bupati diundang gubernur ke Surabaya,” jelas Kabaghumas dan  Protokol Setkab Pamekasan Listijanto   Djoko Trisulo kemarin (29/9).

Djoko menambahkan, pertemuan kembali akan digelar pada Senin (3/10). Rencana itu sudah dikoordinasikan dengan bupati lain di Madura. ”Kalau tidak ada perubahan, Senin depan itu digelar pukul 08.30,” terangnya. Pertemuan hari ini juga dihadiri  ketua DPRD se-Jawa Timur. Agendanya adalah serah terima personel,pendanaan, prasarana, dan dokumen  (P3D).

Pemkab atau pemkot diminta menyerahkan data lembaga yang akan diambil alih pemprov. Mulai data pegawai, pembiayaan, hingga kondisi saat ini. ”Seperti pengambilalihan SMK dari kabupaten ke provinsi, itu harus diserahterimakan,” tegas ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin.

Soal pembentukan Provinsi Madura, dia belum bisa memberikan  pernyataan resmi. Sebab, wacana  tersebut harus dikaji sebelum diputuskan. Karena itu, pada 2017, pihaknya akan melakukan kajian mendalam. ”Tapi, secara pribadi, saya menolak Pamekasan dimekarkan menjadi dua pemerintahan. Pamekasan ini kabupaten paling kecil di Madura. Saya kira kabupaten lain seperti Sumenep lebih layak dimekarkan,” tandasnya.

Sementara itu, Wabup Bangkalan Mondir A. Roii membenarkan adanya undangan pertemuan di Pamekasan.   Dia mengaku setuju dengan pembentukan Madura jadi provinsi. Dengan catatan, demi percepatan peningkatan perekonomian Madura. Namun, jika ada kepentingan lain  yang akan menyengsarakan masyarakat Madura, pihaknya tidak setuju.

”Kalau cita-citanya suci demi kebaikan, kami pasti sepakat,” ucapnya.  Sejauh ini, pihaknya belum mempunyai wacana kabupaten mana yang akan dimekarkan. Dia mengakui, untuk membentuk provinsi,  minimal harus ada lima kabupaten/kota.

”Perlu kajian secara mendalam,  kabupaten mana yang nantinya di mekarkan,” ujarnya. Wabup Sumenep Achmad Fauzi tidak berkenan memberikan keterangan. Dia beralasan, yang mengikuti rapat tentang itu bupati dan Sekkab Hadi Soetarto. ”Saya kebetulan jarang ikut pertemuannya,” kata Fauzi.  (radar)

kata Kunci Terkait:

  • pembangunan bangkalan 2017
  • pembangunan jalan di bangkalan 2017