Nyatakan Siap Lakukan Tes Urine

BUPATI Pamekasan Achmad Syafii menyatakan siap dites urine kapan saja. Hanya saja, sebelum tes urine dilakukan, dia meminta BNN memperjelas identitas Kada yang diduga terlibat narkotika. Hal itu agar masyarakat tidak berburuk sangka.

”Kalau diperjelas, maka kepala daerah yang tidak terlibat narkoba akan tenang. Sebaliknya, kalau tidak jelas, empat bupati di Madura tidak enak,” kata Syafii. Mengenai peredaran narkoba di Pamekasan, dia mengakui memang marak.

Karena itu, dalam  waktu dekat pihaknya akan mengadakan rapat khusus bersama ulama untuk membahas pencegahan narkoba di Kota Gerbang Salam. Peran ulama memerangi narkoba sangat penting dan strategis. ”Kami akan rapat untuk membahas langkah-langkah konkret mengenai pencegahan narkoba. Ketika presiden menyatakan  perang pada narkoba, kita juga harus seperti itu. Apalagi  narkoba tidak lagi melihat profesi sehingga menjadi tanggung jawab semua,” ujarnya.

Antisipasi peredaran narkoba telah dilakukan kepada siswa. Syafii mengaku, setiap pertengahan bulan datang ke sekolah-sekolah memberikan pembinaan dan membentuk karakter siswa. Termasuk, memberikan penyadaran untuk menjauhi narkoba.

”Di sekolah-sekolah telah dibentuk kelompok anti-narkoba yang pesertanya adalah  siswa. Mereka bertugas memberikan penyadaran mengenai bahaya narkoba kepada teman-temannya,” jelas dia. Secara kelembagaan Syafii  mengaku telah  menginstruksikan Sekkab untuk segera mengajukan permohonan pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) kepada BNNP Jatim. Harapannya, ada  regulasi dan langkah-langkah  tegas dalam penanganan  narkoba.

”Di Jakarta penanganan narkoba akan disetarakan  dengan teroris. Itu saya sangat  setuju,” katanya. Wabup Sampang Fadhilah Budiono memastikan pimpinan daerah di Kota Bahari bersih dan tidak terlibat narkoba. Dia juga siap menjalani tes urine.

”Saya dan Bapak Bupati tidak terlibat kasus narkoba. Kami siap mengikuti tes urine  jika diadakan BNN,” tegasnya. Sebagai Ketua BNK Sampang, Fadhilah siap memerangi narkoba. Dia mengaku tidak pernah mengenal barang haram tersebut.

Karena itu, pihaknya akan bertindak keras  jika ada pejabat di Sampang terlibat narkoba. Sanksi berat akan diberikan kepada pejabat yang terbukti terlibat narkoba. ”Tidak ada toleransi bagi pejabat yang terbukti terlibat. Kami langsung beri sanksi berat,” ucapnya.

Pemkab Sampang dalam waktu dekat akan melakukan  tes urine kepada pejabat. Tes  urine akan dilakukan secara acak dan tertutup. Dengan begitu, akan terungkap pejabat  yang mengonsumsi narkoba.  Selain itu, pemkab juga akan mengucurkan dana kepada BNK untuk melakukan pencegahan narkoba.

Fadhilah mengaku sudah mendapatkan laporan beberapa pejabat yang ditengarai terlibat narkoba. Hanya saja,  pemkab belum memiliki bukti kuat.”Tes urine nanti semoga menjadi bukti,” tegasnya. Sementara itu, Wabup  Sumenep Achmad Fauzi meminta statement BNN harus dibuktikan. Sebab, jika tidak  terbukti, masyarakat Madura  dirugikan.

Dia menyatakan, seharusnya Budi Waseso (Buwas) selaku kepala BNN tidak langsung mengatakan Kada  di Madura. Tapi, harus lebih umum, misalnya salah satu daerah di Jawa Timur. Sebab, Madura sangat sempit, hanya ada empat kabupaten.

Akibatnya, empat Kada tersebut menjadi buah bibir masyarakat. Padahal, pernyataan itu belum tentu benar karena belum dibuktikan. ”Kami merasa keberatan  dengan pernyataan yang menyebutkan  kepala daerah di Madura. Madura sempit,  hanya empat kabupaten.  Mengapa tidak menyebut  salah satu kepala daerah di Jawa Timur,” katanya.

Fauzi mendukung upaya BNN memberantas peredaran narkoba. Dengan tegas dia mengaku siap menjalani tes urine. Tes tersebut merupakan salah satu upaya untuk membuktikan   kepada masyarakat  bahwa Kada di Pulau Garam bersih dari pengaruh obat-obatan terlarang.

Dia berharap, tidak ada satupun Kada di Madura yang menggunakan narkoba. Sebab, jika ada penguasa pemerintahan  yang menggunakan  narkoba, sangat memalukan. (radar)