MUI Tegaskan Hukum Bongkar Makam Haram

Jika Hanya untuk Kepentingan Bisnis

SUMENEP – Pembongkaran makam di Dusun Muara, Desa Lapa Daya, Kecamatan Dungkek, oleh investor tambak udang menuai  kecaman. Ulama menganggap tindakan tersebut mencederai perasaan warga. Tidak pantas makam dibongkar untuk kepentingan bisnis.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumenep KH Safradji menyatakan sangat menyayangkan pembongkaran makam untuk kepentingan usaha.  Pembongkaran kuburan hanya boleh dilakukan  demi kemaslahatan warga yang mendesak.

”Kalau hanya untuk kepentingan bisnis, kami tegaskan haram. Mayat yang ada di dalam makam itu sesuatu yang sakral,” katanya kemarin (5/9). Pembongkaran makam merupakan penghinaan bagi warga. Namun, sebenarnya boleh membongkar kuburan.  Syaratnya, mayat sudah punah (lebur) dan telah menjadi  tanah. Atau mayat belum dimandikan dan dikafani.

Namun, jika pembongkaran makam untuk pembangunan pabrik, pusat perbelanjaan, bercocok tanam, dan kepentingan bisnis lainnya, jelas salah besar. ”Terus terang, kami ikut marah. Warga setempat jangan menyerah untuk berjuang,” tegas KH Safradji.

Tokoh yang juga ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumenep itu menyatakan akan memonitoring ke Kecamatan Dungkek. Sebab, jika pembongkaran makam dibiarkan, akan menginjak-injak kehormatan warga setempat. ”Kuburan itu merupakan harga  diri. Tidak boleh orang luar main bongkar seenaknya,” ujar dia.

Wakil Sekretaris PC NU Sumenep Hadariadi menyatakan, tindakan membongkar makam dari sisi agama tidak  bisa ditoleransi. Sebab, tujuan pembongkaran makam untuk kepentingan bisnis. ”Kuburan itu harus dihargai dan dihormati. Kami tidak terima jika dibongkar,” katanya.

Ketua Barisan Ajaga Tanah Ajaga Na’poto (Batan) Sumenep itu menegaskan akan serius melakukan pengawalan. Apabila pembongkaran tanah dibiarkan, sama halnya dengan memberikan kelonggaran  kepada investor untuk merusak tatanan sosial di Sumenep.

”Pemerintah harus bertanggung jawab. Tidak mungkin  warga menolak pembongkaran makam untuk kepentingan pribadi,” ujarnya. Jika tidak tegas,  pemerintah gagal mendampingi  masyarakat. ”Jangan dibiarkan. Minimal pihak kecamatan  mengambil langkah,” tukasnya.

Camat Dungkek Wahyu Kurniawan Pribadi ketika dihubungi memilih irit bicara. Dia beralasan masih ada kesibukan. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • berita mui sumenep hari ini