Minta Percepat Pembangunan PLTD

SUMENEP – Puluhan warga Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, berdemonstrasi di depan kantor bupati Sumenep kemarin (14/4). Mereka menuntut pemerintah  mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Massa tiba di kantor bupati sekitar pukul 10.30. Mereka menumpangi dua pikap.

Berbagai macam poster berisi tuntutan dibentangkan. Puluhan aparat kepolisian bersiap 30 menit sebelum mereka datang. Tidak ada kericuhan dalam aksi tersebut. Massa berorasi dengan tertib. Lalu lintas di Jalan Dr Cipto juga lancar. Koordinator Aksi Dedes Saputro mengatakan, rencana pembangunan PLTD sejak 2013.

Menurut dia, bupati sudah berjanji akan segera merealisasikan. Namun, hingga sekarang belum ada perkembangan apapun. Yang ada, kata dia, pemerintah hanya bisa janji. Pada tahun anggaran (TA) 2017 mendatang bakal dianggarkan senilai Rp 10 miliar.

Karena itu, kedatangan mereka untuk meminta komitmen Bupati A. Busyro Karim. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu harus berjanji di hadapan masyarakat akan mempercepat pembangunan PLTD. Dia menilai, selama ini pemerintah kurang serius menangani persoalan tersebut.

Keterbatasan anggaran selalu jadi alasan. Padahal, jika pemerintah serius ingin membangun listrik, bisa menggandeng pihak lain. Seperti, pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah pusat. Pemkab juga bisa memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan pengelola minyak dan gas bumi (migas) yang beroperasi di sekitar Gili Raja.

”Tinggal komitmen pemerintah saja. Yang terpenting, janji pemerintah yang akan mengucurkan Rp 10 miliar tahun depan harus dipenuhi. Jika ingkar, kami akan membawa massa lebih banyak,” ancamnya. Sekitar 20 menit berorasi. Bupati Busyro belum juga keluar. Massa mulai berteriak memanggil nakhoda pemerintahan eksekutif itu.

Tidak lama kemudian,  Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Abd. Kahir menemui mereka. Kahir mengatakan, dana Rp 10 miliar itu sudah masuk di rencana kerja 2017. Tinggal menunggu pembahasan di DPRD. Jika disetujui, anggaran itu bisa direalisasikan.

”Tahun depan diharapkan pengadaan jaringan sudah tuntas,” katanya. Terkait CSR, pemkab belum berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Dalam musyawarah tingkat desa beberapa waktu lalu, opsi tersebut sudah dibahas. ”Nanti kami bicarakan lebih lanjut,” janjinya.

Nota komitmen yang disodorkan demonstran juga disepakati Kahir. Mantan Kabag Humas Setkab Sumenep itu menandatangani nota tersebut di hadapan massa. Mereka kemudian meninggalkan lokasi dengan tertib. Namun, mereka tidak langsung pulang. Demonstran menyambangi wakilnya di DPRD. Lagi-lagi mereka berorasi di depan kantor dewan.

Permintaan tanda tangan juga disodorkan kepada anggota dewan. Dua anggota komisi II menandatangani nota komitmen tersebut. Mereka Badrul Aini dan Bambang Prayogi. Mereka menyatakan dengan tegas mendukung tuntutan percepatan tersebut.

Bambang mengatakan, pemkab harus menindaklanjuti tuntutan warga tersebut. Sebab, listrik memang sangat dibutuhkan dalam peningkatan ekonomi dan pendidikan. ”Mana mau cerdas, (jika) listrik saja tidak nyala?” ujarnya.

Dia berjanji, dalam waktu dekat komisi II bakal turun ke pulau yang terdiri dari empat desa itu. Mereka bakal mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk membicarakan pembangunan PLTD. Pembangunan PLTD itu ditaksir butuh dana Rp 16 miliar.

Hingga 2016, pemkab menganggarkan Rp 3,8 miliar. Perinciannya, pada 2014 sebesar Rp 1,6 miliar. Kemudian Rp 1,6 miliar pada 2015. Sementara pada 2016 dianggarkan Rp 600 juta. Dana yang sudah terealisasi Rp 3,2 miliar untuk pengadaan dan pemasangan tiang. (radar)