Masih Banyak Ditangani Dukun

Dewan Nilai Sosialisasi Persalinan Tak Maksimal

PAMEKASAN – Kepercayaan masyarakat terhadap dukun beranak belum sepenuhnya hilang. Utamanya terhadap masyarakat yang tinggal di pelosok desa. Tidak heran jika para ibu hamil masih banyak memilih melahirkan ke dukun beranak.

Persalinan-Masih-Banyak-Ditangani-Dukun

Sekalipun, sudah ada bidan desa yang siap melayani persalinan mereka. Masyarakat masih percaya bahwa dukun beranak mampu mengatasi persalinan dan merawat bayi baru lahir secara spiritual serta berpengalaman. Sementara  bidan dinilai hanya berpendidikan  saja tetapi kurang berpengalaman.

Maraknya ibu melahirkan ditangani dukun diungkapkan oleh anggota DPRD Pamekasan Fathorrahman kemarin (4/3). Menurut dia, beberapa hari lalu  ada bayi meninggal di Palengaan  setelah proses persalinan
melalui dukun. ”Beruntung ibunya selamat.  Jadi persalinan melalui dukun masih marak,” ungkapnya kepada  wartawan.

Menurut Fathor, banyaknya ibu melahirkan lewat dukun akibat sosialisasi pentingnya persalinan ditangani bidan  belum maksimal. Sebab selama  ini, lanjut dia, sosialisasi dinas kesehatan hanya selesai di tingkat kecamatan.  ”Sosialisasi ke tingkat dusun,  desa masih jarang dilakukan,”  ujarnya.

Kasus kematian bayi membuktikan bahwa pola pikir masyarakat masih lebih percaya kepada dukun beranak. Dinkes juga tidak boleh sepenuhnya  menyalahkan mereka. Sebab, terkadang masyarakat terpaksa menggunakan dukun  beranak karena faktor ekonomi.

”Lahir ke dukun biayanya sangat murah. Sementara bidan  agak mahal. Itu juga yang harus  diperhatikan pemerintah,” tambahnya. Untuk meminimalisasi persalinan lewat dukun, Fathor sudah mengusulkan perda. Isinya mengenai larangan dan  juga sanksi bagi dukun dan juga  masyarakat yang masih nekat menggunakan jasa dukun.

Jika ada payung hukum yang mengikat, praktik persalinan melalui dukun beranak tersebut dapat diminimalisasi.  ”Masalah perda tentang persalinan  lewat dukun beranak  ini sudah kami bahas di internal komisi IV. Alhamdulillah,  direspons positif,” tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Ismail Bey  mengklaim, sosialisasi larangan  persalinan lewat dukun  beranak sering dilakukan. Baik melalui puskesmas, polindes  dan juga aparat desa. Hal itu  memang digerakkan demi keselamatan ibu dan bayi.

Bahkan, untuk saling menjaga  hubungan baik antara  bidan dan dukun, seluruh bidan telah kerja sama dengan  dukun beranak. ”Bentuk kerja  samanya, bidan yang melayani  proses persalinannya, dukun yang mengurus bayi pasca ibu  melahirkan,” terang Bey.

Kerja sama itu dibangun untuk  memberi pemahaman kepada dukun beranak tentang pentingnya persalinan lewat  medis. Yang paham mengenai teori persalinan secara medis  adalah bidan. ”Maka dari itu, kami imbau ibu hamil memeriksakan kandungannya minimal empat kali selama masa kehamilan,” tegasnya.

Terkait persalinan gratis, Kepala Puskesmas Palengaan  dr Syaifuddin mengungkapkan,  biaya persalinan untuk warga miskin sudah dijamin oleh pemerintah melalui BPJS atau KIS. Mulai dari pemeriksaan sampai emat kali, persalinan hingga masa nifas.

”Masalahnya, terkadang  masih ada warga miskin yang  belum memegang kartu BPJS  atau KIS,” jelasnya. Untuk itu, dia berharap pemerintah  mengupayakan agar warga miskin mendapatkan kartu BPJS  dan KIS. Dengan begitu, mereka  tidak lagi memikirkan biaya saat  persalinan ke bidan.

Dijelaskan, sesuai perda, biaya persalinan Rp 500 ribu.  Bagi warga miskin yang tidak  mempunyai kartu BPJS harus  jadi keluarga siaga. Caranya,  menyiapkan dana untuk persalinan  dalam waktu 9 bulan. ”Ini bisa disiasati dengan  cara menabung setiap hari,”  katanya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • berapa banyak persalinan ke dukun di pamekasan terbaru
  • madura masih ada dukun