Mahasiswa dan Pemuda Sorot Kinerja Pemerintah

PAMEKASAN – Puluhan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura (Unira) melurug kantor  DPRD Pamekasan kemarin  (31/3). Mereka mempertanyakan tiga program dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika (dishubkominfo).

Mereka menilai, program tersebut tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang. Dua videotron di jantung kota menguras APBD miliaran rupiah. Videotron di dekat Monumen Arek Lancor menelan dana Rp 954 juta. Sedangkan,  videotron di Jalan Jokotole digerojok Rp 1,8 miliar.

Kemudian, anggaran terminal kargo yang tak kunjung kelar mencapai Rp 12 miliar. Selanjutnya, pengerjaan landasan parkir Pasar 17 Agustus yang menghabiskan Rp 350 juta. Akhmad Hokim selaku koordinator aksi mengatakan, ketiga program dishubkominfo tersebut tidak berkontribusi kepada masyarakat.

Program itu juga tidak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Pihaknya meminta dishubkominfo bertanggung jawab. ”Videotron hanya menampilkan orang rapat. Manfaatnya kepada masyarakat apa? Konsep  dan tujuannya tidak jelas,” teriaknya dengan lantang di  depan Kepala Dishubkominfo  Mohammad Zakir dan anggota Komisi III DPRD Pamekasan.

Soal terminal kargo yangdibangun sejak 2011 tidak ada aktivitas. Di sekitar terminal itu hanya dijadikan tempat muda-mudi memadu kasih dan pesta minuman keras. ”Lantas, bagaimana pengawasan anggota dewan?” tanyanya.

Dia mengungkapkan kualitas landasan parkir Pasar 17 Agustus sangat buruk dan rentan rusak. Dia menilai instansi teknis tidak serius membangun  Pamekasan lebih baik. Mohammad Zakir mengakui,  keberadaan videotron belum  menghasilkan pendapatan.

Pihaknya masih menunggu peraturan bupati (perbup) yang mulai dibahas. Nanti, media itu akan dipihak ketigakan. ”Ditampilkan  kegiatan pemkab agar  masyarakat juga tahu bahwa kami bekerja,” terangnya. Dia menjelaskan, pembangunan terminal kargo memang belum bisa difungsikan karena dibangun secara bertahap selama tiga tahun. Terminal itu  butuh anggaran Rp 12 miliar. APBD tidak mampu jika dianggarkan  sekaligus.  

”Paling tahun 2017 bisa difungsikan. Itu pun pembangunannya terus berlanjut hingga selesai,” katanya. Mengenai pembangunan landasan parkir Pasar 17 Agustus bisa direhab lagi. Sebab, masih ada biaya perawatan. Anggota Komisi III DPRD Pamekasan Harun Suyitno ke depan akan lebih intens berkoordinasi dengan dishubkominfo.

Selama ini, pihaknya sudah melakukan pengawasan. Termasuk inspeksi  mendadak (sidak). ”Kami sangat berterima kasih atas masukannya sebagai bahan evaluasi  kami,” ucapnya. Sementara itu, Aliansi Pemuda Sumenep (APS) menggelar aksi di depan kantor bupati  kemarin.

Mereka mendesak bupati mengevaluasi enam pimpinan SKPD. Mereka menilai enam instansi tersebut mandul. Di depan pintu gerbang  kantor bupati, mereka disambut 118 polisi. Dalam rilis yang dibagikan, terdapat enam SKPD yang wajib  dievaluasi. Antara lain, dinas  koperasi dan UKM (diskop dan UKM), inspektorat, badan pelayanan perizinan terpadu  (BPPT), dinas kesehatan (dinkes),  serta dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan  aset (DPPKA).

Enam instansi tersebut dinilai kurang efektif dalam menjalankan program. Diskop misalnya, hanya berkutat pada persoalan pelatihan. Tidak ada tindak lanjut pengawalan pelaku usaha kecil setelah dilatih. Dalam menegakkan kedisiplinan pegawai, dinilai lebih gereget satpol PP dibandingkan inspektorat.

Padahal, dinastersebut memiliki tugas untuk mengawasi abdi negara. BPPT paling parah. Berdasar temuan  mereka, banyak bangunan  yang dibiarkan berdiri di lahan  produktif. Anehnya, pemkab  mengeluarkan izin. Dinkes juga dinilai kurang produktif karena masih banyak  puskesmas yang belum memiliki  instalasi pembuangan air limbah (IPAL). DPPKA juga  dianggap kurang maksimal  karena banyak aset pemkab tak erdata.

”Dicopot saja kepala dinasnya,” kata Korlap Aksi Imam Arifin. Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengatakan, tuntutan mahasiswa itu merupakan masukan sebagai bahan evaluasi  kinerja SKPD. Namun, dia mengatakan, dinas tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan yang lain.

”Terima kasih atas masukan dari mahasiswa,” katanya. Dia mengakui, penertiban aset memang sulit. Masih banyak aset pemerintah belum terdata. Karena itu, pemkab membentuk tim penyelamat aset. ”Kita (Sumenep) tidak WTP (wajar tanpa pengecualian,  Red) karena aset,” tandasnya.  (radar)

kata Kunci Terkait:

  • harun suyitno