Laporkan Seluruh Kades

Dugaan Penyelewengan Raskin 2015

SUMENEP – Penyelewengan bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) diduga tidak hanya dilakukan sebagian kepala  desa (Kades). Bantuan tersebut  disebut-sebut dilakukan secara berjamaah di semua desa. Seluruh Kades dilaporkan ke kejaksaan oleh LSM Lidik Hukum dan HAM Sumenep Selasa (29/3).

A. Effendi selaku koordinator  mengatakan, laporan tersebut dilayangkan karena pihaknya menemukan kejanggalan dalam pendistribusian raskin. Itu berdasar hasil pengembangan investigasi. Awalnya, yang dilaporkan hanya Kades se-Kecamatan Talango bulan lalu.

Setelah itu, penyelewengan hak masyarakat miskin itu diyakini juga dilakukan Kades di kecamatan lain. Bahkan hal itu dilakukan secara berjamaah di seluruh desa se-Sumenep. Namun, pihaknya tidak menyeret Kades dan lurah di Kecamatan Kota. Dia beralasan, sejauh ini tidak menemukan penyelewengan di wilayah itu.

”Kasihan masyarakat kalau diselewengkan,” katanya kemarin (31/3). Pria yang dipanggil Pepen itu mengungkapkan, bentuk penyelewengan bantuan raskin  itu beragam. Realisasinya tidak  sesuai ketentuan, yakni 15 kilogram per penerima setiap bulan.

Selain itu, pencairan tidak dilakukan setiap bulan. Investigasi yang dilakukan dengan penggalian data dengan sistem sampel. Karena itu, dia bertekad melaporkan seluruh Kades itu ke Korps Adhyaksa. Distribusi raskin di kepulauan  juga tidak luput dari sorotan. 

Bahkan, menurut dia, lebih parah dari desa-desa di daratan.  Sebab, bantuan banyak  tidak direalisasikan ke rumah tangga sasaran penerima  manfaat (RTSPM).  ”Banyak yang dipotong. Harusnya  dapat 15 kilogram. Alasannya pasti pemerataan. Tapi  apa pun alasannya, jika tidak  sesuai ketentuan, sudah pasti melanggar,” tegasnya.

Meski demikian, dia belum bersedia membuka data hasil investigasi dugaan penyelewengan itu. Dia berdalih data tersebut akan dibuka saat pemeriksaan di kejaksaan.  Hanya, dia mengaku telah mengantongi sejumlah bukti  dan saksi.

Dia berharap penegak hukum  memproses secepatnya.  Dengan demikian, ada efek jera bagi mereka yang terbukti menyelewengkan raskin. ”(Agar) masyarakat bisa menikmati raskin,” paparnya. Di tempat terpisah, Sekretaris  Asosiasi Kepala Desa  (AKD) Sumenep Imam Idhafi menanggapi santai laporan  itu.

Menurut dia, melaporkan  sesuatu ke penegak hukum  itu merupakan hak setiap orang yang menilai ada pelanggaran. Hanya, dia meminta penegak hukum tidak menanggapi laporan sepihak dari pelapor. Dia meminta Korps Adhyaksa mengkaji bentuk dugaan penyelewengan yang dimaksud pelapor.

Di sisi lain, dia  mengakui, memang ada pemerataan realisasi raskin di sejumlah desa. Sebab, data penerima manfaat (DPM) tidak valid. ”Ada yang kaya, tapi dapat bantuan. Ini yang perlu kami perbaiki,” katanya. Menurut dia, jika penyelewengan  yang dimaksud terkait pemerataan, seharusnya bisa dimaklumi. Sebab, hal itu tidak menimbulkan kerugian.

”Terkecuali terjadi penyelewengan, dijual misalnya, itu baru merugikan,” tandasnya. Sementara itu, Kasi Intel Kejari  Sumenep Adi Harsanto membenarkan laporan tersebut. Dia berjanji akan memproses  sesuai prosedur. ”Iya,  memang ada laporan itu,” terangnya. (radar)