Kepala Desa Baruh Rusak Proyek Jalan

Kades Berdalih tanpa Koordinasi

SAMPANG – Kepala Desa (Kades) Baruh, Kecamatan Kota Sampang, Akhmad Amin berulah Rabu (14/9). Dia merusak proyek pengaspalan dan plengsengan yang dikerjakan CV Nely Abadi. Penyebabnya, pelaksana tidak berkoordinasi dengan dirinya  selaku pemimpin desa.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, hingga proyek tersebut sudah hampir  selesai, pemilik CV belum koordinasi dengan  Kades. Kades juga belum mengetahui secara  pasti rekanan pelaksana proyek. Lokasi pengerjaan berada di Dusun Batokol, Desa Baruh.

Jalan tersebut sebenarnya sudah dirembuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) tahun sebelumnya. Pengerjaan kemungkinan  terealisasi pada 2017. ”Perusakan terhadap proyek  tersebut memang benar,” kata Akhmad Amin kemarin (15/9).

Amin menjelaskan, tindakan itu dilakukan karena buntut kekesalan. Sebab pengerjaan proyek tersebut tanpa koordinasi, sehingga berbenturan dengan program desa. ”Saya sudah kesal karena lokasi tersebut sudah kita masukkan pada program  desa tahun 2017 mendatang. Tiba-tiba dikerjakan tanpa ada koordinasi dengan pihak desa,” paparnya.

Pengakuan Amin, pengaspalan di lokasi tidak merata dan terkesan asal-asalan. Selain itu, seharusnya dibangun gorong-gorong. Tujuannya, agar ketika musim hujan, ada saluran ke persawahan petani.  ”Perencanaan desa, ada pembangunan gorong-gorong untuk petani. Kalau memang ada pengerjaan proyek, dirembuk  ke Kades. Kades akan bermusyawarah dengan warga,” jelasnya.

Sebenarnya dia setuju pembangunan proyek di desa. Namun, kalau tidak ada koordinasi dianggap terjadi tumpang tindih. Jika seperti itu, hasil musrenbangdes yang sudah diusulkan rusak gara-gara pengerjaan tanpa koordinasi. ”Kalau seperti ini kan tumpang  tindih,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPRD  Sampang Iwan Effendi menyayangkan tindakan Kades  Baruh. Sebab, kata dia, tidak seharusnya perusakan dilakukan. ”Atas alasan apa kepala desa melakukan perusakan? Ini kan proyek  pemerintah untuk pembangunan desa,” ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, Kades  seharusnya mengawal dari  pemerintah, bukan menghalangi ataupun bertindak  semena-mena. ”Seharusnya mengawasi, bukan melakukan  perusakan,” ujarnya.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hari Siswo mengakui, pihaknya sudah menerima laporan H Maskur dari CV Nely Abadi. Pihaknya akan  menyelidiki, dan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. ”Kami  akan memanggil pihak terkait untuk menindaklanjuti,” katanya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • Kasus kades dsa baruh sampang
  • kepala desa baruh
  • kepala desa beruh