Kejati Tahan Mantan Pejabat BPN Sumenep

Kasus Tanah Kas Desa 2014–2015

SUMENEP – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menahan Wahyu Sudjoko kemarin (29/9). Mantan Kasi Survei Pengukuran  dan Pemetaan BPN Sumenep itu terseret kasus dugaan korupsi penyelewengan pemberian hak atas tanah.

Persoalan tersebut terjadi pada 2014–2015 di BPN Sumenep.  Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim Romy  Arizyanto membenarkan penahanan warga Jalan Paliat, Blok HH/25, Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, itu. Romy mengatakan Wahyu ditahan karena penyidik menemukan  14 sertiikat tanah kas desa.

Tanah itu di Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget. Kepemilikan belasan sertiikat tersebut diketahui dialihkan dengan  identintas warga setempat.  Cara itu dilakukan atas dalih akan diberi bantuan traktor. ”Ya, sudah ditahan. Jika tidak  salah sekitar pukul 17.00,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Romy mengungkapkan, setelah sertifikat hak miliknya diterbitkan, ternyata tanah itu dijual oleh tersangka. Saat ini Wahyu Sudjoko ditahan di Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo. Penahanan dilakukan  selama 20 hari, terhitung sejak 29 September–18 Oktober.

”Ditahan selama dua puluh hari. Nanti bisa diperpanjang  sambil merampungkan berkas,” terangnya. Kasubsi Pendaftaran Kantor BPN Sumenep Moh. Fadli mengaku kurang paham atas penahanan Wahyu Sudjoko oleh kejati. Dia mengakui, Wahyu pernah jadi pegawai BPN Sumenep. Namun, saat ini dia dimutasi ke Kanwil BPN Jatim.

 ”Untuk kasusnya, saya tidak tahu. Tapi, dia (Wahyu Sudjoko, Red) sudah dipindah. Saya satu minggu sakit. Jadi, tidak tahu kabar apa pun,” ucapnya. Aktivis Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi sangat mengapresiasi penahanan Wahyu Sudjoko oleh kejati. Sebab, menurut dia, jika ingin ditelusuri lebih jauh, di BPN banyak oknum yang jadi mafia tanah. Bahkan, hal itu bukan rahasia lagi.

”Jika penegak hukum serius ingin berantas korupsi di BPN, kami yakin akan banyak yang terungkap,” katanya. Junaidi menyatakan, SCW sering memantau bahwa Wahyu memiliki catatan kurang baik. Sebab, dia kerap memperlambat proses penerbitan sertiikat  tanah milik orang tidak mampu.

Bahkan, sertifikat tanah pemohon dikatakan hilang. Padahal, pemohon sudah lunas  secara pembiayaan. Karena itu, penahanan Wahyu diharapkan jadi pintu masuk untuk membongkar mafia tanah. ”Kami berharap, semua bisa terungkap. Terus terang, kami senang ada pegawai BPN ditahan,” pungkasnya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • kasus seputar bpn sumenep