Kejari Selidiki Proyek Halte

Klaim Efisiensi Anggaran Rp 400 Juta

BANGKALAN – Pembangunan enam halte oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Bangkalan disorot kejaksaan negeri (kejari) setempat. Asas manfaat proyek dengan anggaran Rp 1,8 miliar itu  dinilai kurang berdampak bagi masyarakat.

Warga-berada-di-dekat-halte-yang-dibangun-dishubkominfo-di-Alun-Alun-Kota-Bangkalan

Asas manfaat pembangunan halte menjadi titik tolak penyelidikan  Kejari Bangkalan. Korps Adhyaksa menelisik, mulai perencanaan, kajian  pembangunan, analisis yang digunakan, hingga kegunaan halte bagi masyarakat.

Kasi Intel Kejari Bangkalan Wahyudiono menyatakan,  meski pembangunan sudah tahap penyelesaian (finishing),  nyatanya halte tidak digunakan   oleh masyarakat. Bahkan, saat hujan, halte selalu sepi. ”Kalau seperti ini, berarti kajian dan penelitian sebelum membangun halte tidak matang,” katanya kemarin (21/12).

Lagi pula, sambung mantan Kasi Pidsus Kejari Gresik itu, mobil penumpang umum  (MPU) yang beroperasi di Bangkalan jarang berhenti di halte. Sebab, kebiasaan masyarakat tidak menunggu MPU di halte.   Wahyu menuding, semestinya  dishubkominfo membuat sesuatu yang sederhana. Tapi, dampak positifnya bisa dirasakan masyarakat.

”Jangan hambur-hamburkan uang. Kenapa harus membuat halte dengan biaya mahal, tapi manfaatnya tidak ada,” ujarnya. Pria asal Sidoarjo tersebut menduga, biaya per halte bisa  mencapai Rp 233 juta lebih. Sementara itu, lokasi pembangunan halte yaitu di Jalan Soekarno  Hatta, Alun-Alun Kota,  Jalan Halim Perdana Kusuma,  depan RSUD Syamrabu, Jalan Raya Tunjung, dan Jalan Raya  Burneh.

Diperkirakan, semua bangunan halte rampung 29 Desember 2015. Kejari, lanjut Wahyu, kini menyiapkan langkah-langkah untuk menyelidiki pembangunan halte. Dugaan sementara, perencanaan  pembangunan halte  kurang dikaji serius sehingga  dianggap tidak bermanfaat.

Dia menegaskan, kejari bakal menyelidiki pembangunan   halte sampai masa pemeliharaan  selama enam bulan ke  depan. ”Kami akan menyeret  pihak-pihak terkait jika memang  terbukti terjadi ketidaksesuaian. Kami perlu dalami dulu  pelan-pelan,” ungkapnya.

Kalau terjadi kerusakan sebelum masa pemeliharaan habis, imbuh Wahyu, kemungkinan besar, pembangunan halte tidak  sesuai rencana anggaran biaya (RAB). ”Anggaran besar. Kenapa  hasilnya biasa saja? Nanti kami  cari tahu,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Sarana  dan Prasarana Dishubkominfo  Bangkalan Zainal Arifin menyatakan,  kajian dan penelitian pembangunan halte sudah matang.  Saat ini pe ngerjaan pembangunan  halte telah masuk tahap finishing.

Setelah itu, ada masa pemeliharaan   selama enam bulan.  ”Kami sudah membuat dokumen perencanaan dan kajian  sebelum mendirikan halte. Semuanya  sudah ada dan sesuai ketentuan,” tuturnya. Mengenai biaya pembangunan  tiap halte, Zainal enggan menyebutkan  secara rinci.

Dia berdalih,  anggaran tiap halte tidak sama. Namun, secara keseluruhan,  enam halte menghabiskan biaya  Rp 1,4 miliar. ”Memang anggarannya  Rp 1,8 miliar. Tapi, yang  kami serap Rp 1,4 miliar. Jadi,  kami mengefisiensi anggaran Rp 400 juta,” tukas Zainal. (radar)