Kejari Periksa 300 Penerima Raskin

SUMENEP – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penyelewengan raskin di Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, terus  berlanjut. Sudah ada 300 saksi yang diperiksa penyidik kejaksaan negeri (kejari). Mereka adalah para penerima manfaat  raskin.

Kasi Intel Kejari Sumenep Adi Harsanto kemarin (28/3) menjelaskan, penyelidikan  laporan kasus  raskin Desa Guluk-Guluk membutuhkan waktu lama. Sebab, penyidik perlu meminta keterangan seluruh penerima. Keterangan mereka diperlukan untuk mengetahui kerugian negara.

Sesuai dengan data yang diterima penyidik, di Desa Guluk-Guluk ada 1.640 penerima  manfaat raskin. Yang sudah dimintai keterangan berjumlah 300 orang. Sisanya masih diagendakan. Mantan Kasidatun Kejari Tolitoli itu menyatakan, hasil  pemeriksaan sementara,  penyidik menemukan kejanggalan.

Sejumlah saksi mengaku tidak menerima bantuan raskin secara penuh, yaitu 15 kilogram per bulan. Namun, ada juga saksi yang menuturkan memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan. Dalam kasus tersebut, penyidik  juga memeriksa pihak  terkait.

Di antaranya, bulog dan Bagian Perekonomian Setkab Sumenep. Sementara  itu, pemeriksaan petugas kecamatan dan aparat desa menunggu perkembangan. Jika keterangannya dibutuhkan, mereka akan dipanggil.  ”Untuk perangkat desa, baru  kepala dusun yang kami mintai  keterangan,” terangnya.

Sejak awal 2016, status kasus dugaan penyelewengan raskin di Desa Guluk-Guluk  masuk tahap penyidikan. Saat ini penyidik mengumpulkan  bukti dan meminta keterangan saksi sebelum menetapkan tersangka.  Di tempat terpisah, tokoh  pemuda Desa Guluk-Guluk Imam Hanafi meminta penyidik bekerja cepat.

Sebab, laporan kasus raskin itu berada di meja penyidik sejak akhir 2014. Dia berharap, oknum di balik penyelewengan raskin  tersebut segera terungkap. Mantan aktivis PMII itu menegaskan, tindakan oknum yang tidak mencairkan bantuan raskin merupakan kejahatan besar.

Pelaku harus dihukum seberat-beratnya.  Apalagi, akibat perbuatan  itu, masyarakat kecil menjadi  korban. ”Kami akan terus mengawal kasus ini sampai warga benar-benar mendapatkan keadilan,” tegas Imam. Sebagaimana diketahui, kasus dugaan penyelewengan raskin  di Desa Guluk-Guluk dilaporkan  ke kejari pada Desember 2014.

Dalam laporan itu disebutkan, penerima manfaat tidak menerima raskin sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni 15 kilogram per bulan. Pelapor menuding, raskin diselewengkan oknum aparat desa. (radar)