Kejari Bangkalan Selidiki Penyelewengan Bantuan Kube 2015

Curiga Masuk Kantong Aparat Desa

SAMPANG – Sejatinya, Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) bertujuan melahirkan wirausaha ibu-ibu di pelosok desa. Pemerintah memberi bantuan dana kepada kelompok usaha agar kaum hawa terampil menghasilkan karya-karya produktif yang bisa dijual.

Nah, di Bangkalan, manfaat bantuan Kube 2015 belum terlihat. Para ibu-ibu penerima bantuan tersebut jarang memiliki usaha dan keterampilan produktif. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan mulai curiga dengan realisasi bantuan Kube 2015.

Sebab, dana Kube tidak memberikan dampak signifikan terhadap warga miskin, utamanya kelompok penerima. Kepada Jawa Pos Radar Madura, Kasi Intel Kejari Bangkalan Wahyudiono menilai, bantuan Kube 2015 terindikasi diselewengkan.

Pihaknya curiga penyaluran dana Kube bermasalah. Korps Adhyaksa itu diam-diam menerjunkan personelnya untuk menyelidiki program dari Kemensos. Berdasarkan temuan sementara, ada kemungkinan
dana tersebut tidak diterima oleh penerima. Akan tetapi, masuk kantong oknum yang paling berpengaruh di desa.

Salah satunya, aparat desa. Menurut Wahyu, dana Kube kemungkinan besar tidak diterima oleh tiap kelompok. Apalagi, penerimanya rata-rata ibu-ibu lanjut usia yang kurang paham dengan aturan pencairan bantuan. ”Ibu-ibu penerima hanya dimintai tanda tangannya,” ungkap Wahyudiono kemarin (29/4).

Untuk itu, Wahyu mengaku mulai membidik bantuan Kube yang tidak disalurkan tersebut. Pihaknya menyelidiki satu per satu penerima Kube. ”Bantuannya besar, tetapi kemampuan ibu-ibu dalam mengelola
dana Kube tidak ada. Peluang itu yang dimanfaatkan oknum aparat desa,” katanya.

Hal itu terlihat dari pembuatan laporan dan penyusunan pengelolaan dana. Setelah dana cair, hanya difoto lalu dimasukan ke laporan pertanggungjawaban (LPj). Mayoritas laporan digarap pendamping, sementara penerima Kube sekadar mengajukan.

Setelah itu, dilaporkan bahwa ibu-ibu sudah mendapat dan mengelola bantuan Kube dari kepala desa (Kades). Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, pengurus kelompok penerima Kube hanya formalitas. Pencairan bantuan tetap Kades yang mengatur. Padahal,  seluruh kegiatan tersebut harus dilakukan oleh tiap kelompok.

”Di sinilah kami melihat ada kejanggalan. Kami sudah mengecek langsung ke bawah. Bahkan, ada Kades yang mau menyuap saya agar kasus ini tidak diungkap,” akunya. Tetapi, Wahyudiono sudah berkomitmen. Sekalipun tidak ada laporan dari bawah, pihaknya tetap mengusut kasus penyimpangan bantuan Kube.

Sebab, masyarakat selalu dikibuli dan diperalat oleh oknum-oknum pemilik kekuasaan di desa. ”Kami hanya ingin memastikan bantuan itu betul-betul didistribusikan atau tidak,” tegasnya. Dia berjanji akan jemput bola untuk mencari tahu lebih jauh kejanggalan dari penyaluran dana Kube tersebut.

Di sisi  lain, pihaknya juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan data valid di dinsosnakertrans maupun Kades. ”Kami sudah cek ke bawah. Bantuan ini masih kami telusuri lebih dalam,” janjinya. ”Saat kami tanya ke dinsosnakertrans, mereka main aman. Sangat tertutup. Jadi,  kami akan kroscek langsung ke dinsos provinsi,” imbuhnya.

Dijelaskan, penerima bantuan Kube 2015 di Bangkalan sebanyak 40 kelompok. Setiap kelompok usaha yang terdiri dari  10 orang mendapat dana Kube sebesar Rp 20 juta. (radar)