Headline News:

Kasus SMAN Batuan Mandek

Dugaan Mark-Up Pengadaan Lahan


SUMENEP-Masih ingat kasus dugaan mark-up pengadaan lahan SMAN 1 Batuan yang berujung ke ranah hukum? Rupanya, proses hukum kasus yang dilaporkan sejak September 2012 itu terkesan mandek. Pasalnya, hingga kini kejaksaan negeri (kejari) belum mengembangkan kasus tersebut. Untuk diketahui, kasus dugaan mark-up pengadaan lahan SMAN Batuan diproses Kejari Sumenep setelah mendapat laporan dari Jatim Corruption Watch (JCW).

Laporan dilayangkan sejak September 2012 silam. Namun, hingga 8 bulan berjalan, penyelidikan kasus tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti. Padahal, sejumlah pihak sudah diperiksa. Mulai dari mantan Kepala Disdik Ahmad Masuni serta beberapa staf, kepala desa dan camat Batuan. Kasus pengadaan lahan SMAN Batuan dilaporkan ke kejari karena diduga ada markup harga.

Sebab, berdasarkan NJOP, harga tanah di lokasi itu hanya senilai Rp 50 ribu per meter. Sementara untuk lahan SMAN Batuan dibeli seharga Rp 175 ribu per meternya. Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp 1,7 miliar dengan luas 1 hektare. Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Moh. Subaidi, mengaku pernah melakukan peninjauan ke lokasi lahan yang kini sudah berdiri bangunan SMAN 1 Batuan itu.

Menurut Subaidi, pihaknya juga mengeluarkan rekomendasi agar eksekutif melalui dinas pendidikan (disdik) segera menindaklanjuti pada konsultan soal pengadaan lahan tersebut. Namun demikian, pihaknya mengaku belum memastikan apakah rekomendasi itu dijalankan atau tidak oleh eksekutif. Alasannya, rekomendasi itu dikeluarkan agar segera memperjelas duduk persoalan.

Terkait  udingan pengadaan lahan SMAN Batuan tidak sesuai prosedur dan terlalu mahal, Subaidi enggan mengomentarinya. ”Kalau terlalu teknis, seperti harga dan lainnya, kami tidak tahu-menahu,” ujarnya. Hanya saja, pihaknya memberikan rekomendasi karena berkaitan dengan prosedur pengadaan yang sempat disorot kalangan LSM. Itu agar disdik bisa melakukan evaluasi terkait proses pengadaan lahan 1 hektare itu.

”Apalagi, kasus itu sekarang masuk ke ranah hukum. Dewan (komisi D, Red) tidak bisa mengintervensi penegak hu kum. Tapi, tetap mendukung proses hukum untuk membuktikan dugaan penyimpangan proyek pengadaan yang menyedot anggaran Rp 1,7 miliar itu, agar tidak menimbulkan fi tnah,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, A. Shadik mengaku tidak tahumenahu soal kasus tersebut.

Sebab, kasus itu mencuat sebelum dirinya menjabat sebagai kepala disdik. Menurutnya, sejak dirinya menjadi Kadis, belum pernah membahas persoalan itu. ”Itu persoalan kepala disdik yang lama,” jawab Shadik singkat. Direktur JCW Sajali, selaku pelapor, mengaku sudah tidak sabar dengan lambannya proses hukum kasus itu. Karena itu, lembaganya telah melayangkan surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terkait lambannya proses hukum dalam kasus tersebut oleh Kejari Sumenep.

” Minimal ada pengawasan dari Kejagung dan kejati, Mas,” ungkap Sajali. Kajari Sumenep Bambang Hartoto membantah jika kasus tersebut dianggap jalan di tempat. Menurutnya, hingga kini anak buahnya masih melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut. Namun, hingga kini belum menemukan bukti-bukti yang cukup. ”Kami bekerja sesuai fakta hukum dan bukti-bukti. Tidak mau bekerja karena tekanantekanan dari pihak mana pun. Kalau memang belum ada bukti yang memenuhi unsur, mau bagaimana lagi. Biarkan kami bekerja sesuai prosedur hukum,” tegasnya. (radar)

Komentar Anda

komentar

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com