Kades Keberatan Diminta Data Penggunaan Dana Desa

SUMENEP – Persoalan transparansi peng­gunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2015 kian memanas. Sejumlah kepala desa (Kades) dari Kecamatan Kalianget dan Saronggi mendatangi Bagian Hukum Setkab  Sumenep kemarin (29/8).

Mereka meminta  dukungan dan pendampingan terkait sengketa  di komisi informasi (KI). Sekretaris AKD Sumenep Ubaid Abdul Hayat mengaku sengaja mendatangi bagian hukum karena keberatan jika ada warga yang meminta data  detail penggunaan ADD dan  DD 2015.

”Sidang sengketa informasi di KI terus berjalan. Yang tidak habis pikir, per­mintaan warga aneh-­aneh. Misalnya, minta SPj, RAB, dan lain-­lain. Itu yang menjadikan kami keberatan,” katanya. Pihaknya tidak bermaksud  menutup­nutupi permintaan  warga. Lagi pula, pagu DD  dan ADD tertera di kantor  BPMP­KB.

”Semuanya terbuka. Apalagi, soal DD dan ADD, itu sudah melalui musyawarah, baik dengan perangkat desa maupun tokoh masyarakat,” ucapnya. Sejauh ini, yang disengketakan adalah desa di Kecamatan Kalianget dan Saronggi. Permintaan warga tentang data detail penggunaan ADD dan  DD 2015 dinilai mengganggu kinerja pemerintah desa.

Ketua KI Sumenep Hawiyah Karim menyampaikan, desa dari dua kecamatan yang di­  laporkan tentang data detail penggunaan ADD dan DD 2015 masih agenda pemeriksaan  awal. Mayoritas, laporan pemohon berkaitan dengan realisasi  DD dan ADD 2015 serta rencana DD dan ADD 2016.

”Pemohon menganggap pemerintah desa tertutup sehingga melapor ke KI. Lihat saja perkembangannya,” kata Hawiyah. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • beberapa kades di madura kasus dana desa