Kades di Pusaran Raskin

Dari Penyidikan hingga Vonis

MADURA – Upaya warga Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Sumenep, memenjarakan kepala desa (Kades)nya, berhasil. Proses hukum kasus penyelewengan raskin yang dilaporkan warga pada Agustus 2014 silam, tuntas  kemarin (18/3).

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) Surabaya memvonis Kades Lapa Laok A. Suud selama 1 tahun penjara. Dalam sidang putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa Suud terbukti bersalah. Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan  Negeri (JPU Kejari) Sumenep.

Dalam sidang tuntutan, jaksa menuntut terdakwa 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 50 juta. Selain itu, terdakwa  juga harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 213 juta. JPU Kejari Sumenep Rio belum  bisa mengambil langkah hukum terkait putusan majelis hakim. Menurut dia, masih ada waktu seminggu untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

”Kami pikir-pikir dulu,”  katanya kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin. Rio mengaku, tetap menghormati keputusan hakim. Sebab, majelis hakim memiliki wewenang untuk menilai sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Apalagi, putusan itu tidak terlalu jauh dari tuntutan. Dalam fakta persidangan, A. Suud dianggap mengakibatkan kerugian negara. Semestinya, raskin diberikan kepada penerima dalam daftar penerima manfaat (DPM). Namun realisasinya, bantuan itu diberikan kepada warga di luar DPM.

Setelah diselidiki oleh kejaksaan, terungkap fakta bahwa warga tergolong mampu dan aparat desa juga mendapat bagian raskin. Sesuai audit BPKP, tindakan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerugian senilai Rp 240 juta.

Kuasa hukum terdakwa Totok Praktowo mengatakan, terdakwa tidak terima dengan putusan hakim. Setelah putusan dibaca, terdakwa langsung menyatakan banding. Menurut penilaian Totok, putusan mejelis hakim tidak adil. Mestinya, majelis hakim memvonis bebas. Sebab, dalam persidangan tidak terbukti ada uang yang masuk kepada kliennya.

Dikatakan, kebijakan pemerataan itu dilakukan atas keputusan bersama. Hal itu dilakukan karena data yang diterima pemerintah desa tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Banyak warga kurang mampu justru tidak masuk dalam DPM.

”Kepala desa hanya menjalankan kesepakatan bersama,” belanya. Totok mengatakan, saat ini pihaknya masih menyusun memori banding. Majelis hakim memberikan waktu tujuh hari. Menanggapi vonis tersebut, Moh. Jupri selaku pelapor mengaku sedikit kecewa. Semestinya, vonis hakim lebih berat. Mengingat, perbuatan yang dilakukan terdakwa telah membuat warga miskin di desanya menderita.

”Minimal sama dengan tuntutan jaksa,” terangnya kemarin. Jupri meyakini terdakwa seratus persen terbukti melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Indikasinya, yang bersangkutan mengambalikan kerugian negara sebanyak Rp 240 juta. Dengan demikian, dia menyakini banding itu akan ditolak.

” Saya berharap pihak terkait bekerja secara profesional,” terangnya. Untuk diketahui, kasus bantuan beras Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Sumenep, dilaporkan warga setempat pada Agustus 2014 lalu. Warga menuding bantuan itu diselewengkan aparat desa.

Setelah dilakukan serangkaian  pemeriksaan, Kades A. Suud ditetapkan sebagai tersangka. Kini, memasuki proses sidang di Pengadilan tipikor Surabaya. Namun, yang bersangkutan tidak ditahan. Sementara itu, belasan warga Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, mendatangi Mapolres Pamekasan kemarin (18/3).

Mereka mempertanyakan perkembangan kasus dugaan penyelewengan raskin di desanya yang terjadi tujuh bulan lalu. Ketua rombongan, Abd. Aziz mengaku, ingin mendapat kejelasan dari kepolisian terkait kasus penyelewengan raskin yang dilakukan mantan Kades Bujur Timur Mat Hori. Sebab, jika tidak dikawal, khawatir tidak cepat diungkap.

”Masak tujuh bulan kasus raskin tidak ada perkembangan. Ada apa dengan polisi? Kami datang ke sini untuk mengawal kasus ini hingga tuntas,” katanya. Abd. Aziz mengatakan, saat pihaknya bertanya ke penyidik Satreskrim Polres Pamekasan, ternyata ada perkembangan signifikan.

Saat ini, proses penyelidikan dan penyidikan sudah beres. Tinggal menunggu hasil audit dari BPKP Jatim untuk mengetahui kerugian negara. ”Katanya, hasil audit secepatnya akan turun. Namun, kami tidak akan tinggal diam untuk mengikuti proses demi proses. Yang jelas, siapa saja yang terlibat dalam tindakan tersebut, harus diproses secara hukum,” terangnya.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pamekasan Ipda Anwar Subagyo menjelaskan, penyidikan kasus raskin di Desa Bujur Timur sudah tuntas. ”Tinggal menunggu,” singkatnya. Ditanya kapan hasil audit tersebut akan turun? Pihaknya tidak bisa menentukan. Namun, untuk datadata dugaan penyelewengan raskin selama proses penyidikan, sudah dipenuhi.

”Intinya, sudah ada yang mengarah pada tindak pidana. Ya, siapa saja yang terlibat, kami belum bisa banyak komentar. Pokoknya, tunggu hasil audit saja,” tandasnya. Seperti diberitakan, Polres Pamekasan mengamankan 3 ton raskin di Desa Bujur Timur, Kecamatan Baturmarmar, Pamekasan, Sabtu lalu (22/8/15).

Raskin tersebut diduga akan diselewengkan dengan menggunakan truk bernomor polisi (nopol) M 8711 AU. Truk tersebut dikendarai J (inisial), warga asal Kecamatan Kadur. J mendadak pingsan dan mengaku sakit jantung saat ditangkap polisi malam itu. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • tuntutan mengganti kades