Enam Terdakwa Pesangon DPRD Sampang Divonis Lepas

SAMPANG – Sidang korupsi uang pesangon DPRD Sampang 1999–2004 jilid II di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya tuntas kemarin (5/9). Hasilnya cukup mengejutkan. Majelis hakim memberikan vonis lepas (on-slag) untuk enam terdakwa.

Vonis lepas itu merupakan yang pertama dalam sejarah persidangan kasus korupsi yang  ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang. Bahkan, dalam kasus yang sama, yakni perkara uang pesangon jilid I, empat terdakwa divonis dua  tahun penjara.

Putusan lepas berbeda dengan putusan bebas. Pasal 191 ayat (2) KUHP menyebutkan, jika pengadilan   berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan  suatu tindakan pidana, maka  terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sedangkan putusan bebas, pasal 191 ayat (1) KUHP yang menjelaskan. Yakni, jika pengadilan berpendapat bahwa dari  hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sebelum kasus dana pesangon jilid II disidangkan, ada beberapa peristiwa menarik. Misalnya, pada 9 Februari 2016, salah seorang terdakwa Said Kurdi yang waktu itu berstatus tersangka menyatakan sudah mengembalikan semua uang pesangon.  Pengembalian uang dilakukan saat proses penyelidikan berlangsung. Atas dasar itu, dia  merasa tidak bersalah.

”Kami  sudah mengembalikan semua uang pesangon,” katanya sebelum ditahan oleh kejari. Hal senada disampaikankan KH Faidol Mubarok. Dia menyatakan, kasus pesangon jilid I yang menyeret unsur pimpinan DPRD Sampang tidak ada hubungannya dengan mantan anggota dewan. Sebab, kasus pesangon jilid I terkait penyalahgunaan wewenang pimpinan dewan. Sementara kasus pesangon jilid II mengenai uang yang diterima anggota dewan.

”Kami tidak terlibat penyalahgunaan wewenang,” ungkapnya saat itu. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dimulai pukul 09.30 kemarin.  Dalam sidang itu, semua terdakwa hadir. Yakni, KH Faidol  Mubarok, KH Umar Farouk, Moh. Bakir, Asadullah, Kurdi  Said, dan Jumal M. Dawi.

Terdakwa perkara uang pesangon jilid II tujuh orang. Hanya, terdakwa Sudarmadji meninggal  beberapa bulan lalu. Menyikapi vonis lepas itu, Kejari Sampang menyatakan pikir-pikir. Namun, tidak menutup  kemungkinan, kejari akan mengajukan kasasi ke Mahkamah  Agung (MA).

”Kami diberi waktu  satu minggu,” kata Kasi Intel Kejari Sampang Joko Suharyanto.  Kasasi akan ditempuh karena kejari yakin ada perbuatan melanggar hukum oleh enam terdakwa. ”Kami yakin, ada perbuatan melanggar hukum,” tegas  Joko di ruang kerjanya kemarin.

Sementara itu, salah seorang terdakwa KH Faidol Mubarok mengatakan, dirinya bersama  terdakwa lain menerima putusan lepas dari pengadilan  tipikor. Menurut dia, memang  seharusnya majelis hakim   memberikan putusan lepas.

”Kami tidak bersalah karena sudah mengembalikan uang pesangon,” ujarnya. Untuk diketahui, berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa  Timur, kerugian negara akibat   dugaan korupsi uang pesangon  Rp 2,1 miliar.

Tiap anggota DPRD  Sampang 1999–2004 menerima  dana purnatugas sekitar Rp 42,5  juta, tunjangan vanarti, dan tunjangan kesehatan.  Dalam kasus korupsi pesangon jilid I, sejumlah pimpinan   DPRD Sampang divonis dua tahun penjara. Yakni, M. Hasan  Asy’ari, Muh. Sayuti, Fathurrozi   Farouq, dan Herman Hidayat.  M. Hasan Asy’ari tidak menjalani hukum karena meninggal. (radar)