Empat Bupati Sepakat Ajukan Judicial Review Pembentukan Provinsi Madura

 

Pembentukan Provinsi Madura Kian Terang

PAMEKASAN – Keinginan men­jadikan Madura sebagai provinsi semakin menemukan titik terang. Empat pimpinan daerah di Madura sepakat mendukung gagasan tersebut. Kesepakatan diambil dalam pertemuan di Peringgitan Dalam  Pendapa Ronggosukowati, Pamekasan, kemarin (3/10).

Hadir dalam pertemuan itu Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Bupati Sumenep A. Busyro Karim, dan Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofii. Dari Sampang diwakili Asisten III Pemkab Rohim Mawardi.  Hadir pula Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Akhmad Zaini, Wakil Rektor I Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Deni Setya Bagus Yuherawan, dan sejumlah ulama.

”Semangat menjadi provinsi sudah bulat. Pembentukan Provinsi Madura untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan. Tinggal tahapan-tahapan yang harus disiapkan,” kata Bupati Sumenep A. Busyro Karim mewakili empat bupati lainnya saat jumpa pers.

Empat kepala daerah di Madura sepakat melakukan judicial review atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah. UU tersebut dinilai  menjadi pengganjal terbentuknya Provinsi Madura. Sebab, UU itu menyebutkan, provinsi   minimal harus terdiri atas lima  kabupaten/kota.

”Kami ingin melakukan judicial review. Kalau dikabulkan, pasti lebih cepat. Pemekaran menjadi alternatif kedua,” jelasnya. Kabupaten mana yang memungkinkan dimekarkan?  Menurut Busyro, bergantung pada kajian ilmiah. Pihaknya hanya menyampaikan kriteria- kriteria daerah yang potensial  untuk dimekarkan.

Misalnya, dari sisi luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi sumber daya alam (SDA). Semua pimpinan daerah sepakat menerima kabupaten mana pun nanti yang menurut kajian ilmiah layak dimekarkan. ”Saya tidak ingin menyebutkan Sumenep karena riskan. Maka, harus ada kajian ilmiah,” papar Busyro.

KH Lailurrahman yang mewakili para ulama menegaskan, pihaknya setuju atas pembentukan Provinsi Madura. Dengan menjadi provinsi, kontrol pemerintah terhadap warga semakin kuat. Jika saat ini gubernur Jawa Timur harus mengurus 39 kabupaten/kota, ke depan gubernur Madura  hanya menangani empat atau lima kabupaten/kota.

Ada catatan yang dia berikan kepada para kepala daerah.  Yaitu, kemajuan pembangunan harus ditopang dengan perbaikan moral masyarakat. Konsekuensi menjadi provinsi, tantangan kehidupan sosial semakin kompleks. ”Bentengi dengan akhlak. Silakan maju. Tapi, tolong bangun juga moralnya,” pinta dia.

Wakil Rektor I Universitas Trunojoyo (UTM) Deni Setya  Bagus Yuhe rawan menambahkan, Madura sebagai provinsi sebenarnya bukan wacana baru. Dalam sejarah panjang peradaban Nusantara, Madura  pernah menjadi provinsi, bahkan negara bagian.

Pada saat negeri ini menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), Madura berkedudukan sebagai negara bagian. ”Madura sejak zaman Pajang, Daendels, Rales,  sudah dikenal sebagai provinsi.   Saat RIS, kita juga menjadi neg- ara bagian. Setelah RIS dibubarkan menjadi NKRI, Madura yang  awalnya negara bagian justru hanya dijadikan residen,” urainya. (radar)