Empat Bupati Akan Bahas Provinsi Madura

PAMEKASAN – Upaya membentuk provinsi Madura terus dilakukan. Empat bupati di Pulau Garam sebenarnya dijadwalkan bertemu besok (24/9), tapi gagal. Pertemuan empat kepala daerah diundur pada Jumat (30/9) di Pendapa  Ronggosukowti Pamekasan.

Kabag Humas dan Protokol Setkab Pamekasan Listijanto Djoko Trisulo mengaku tidak tahu mengapa agenda pertemuan empat bupati ditunda Jumat depan. ”Surat dari panitia yang kami terima begitu,” ujar Djoko kemarin (22/9).

Bupati Pamekasan Achmad Syaii menyampaikan, pihaknya yang mengusulkan kepada panitia nasional persiapan pembentukan provinsi Madura agar empat bupati dipertemukan. Pertemuan para pemimpin daerah dianggap penting untuk menyamakan persepsi.

Baik persepsi antar empat bupati maupun antara panitia dengan para bupati. Menurut  Syafii, jika tidak ada sinergi, dikhawatirkan terjadi salah persepsi. ”Tolong kumpulkan empat bupati dan wakil bupati, empat ketua DPRD, panitia,  dan dari UTM,” katanya.

”Karena begini. Pembentukan provinsi Madura sudah ramai diwacanakan. Tapi, di daerah belum ada apa-apa.  Saya katakan, ketika diundang di Surabaya, saya khawatir jangan-jangan di forum ini suaranya tidak sama dengan di lapangan,” tambah Syafii.

Mantan anggota DPR RI itu melanjutkan, keputusan pimpinan daerah di empat kabupaten sangat penting untuk menentukan kelanjutan wacana provinsi Madura. Sebab para pimpinan daerah itulah yang paham kondisi dan kesiapan di lapangan. Selain itu, pertemuan empat bupati juga dalam rangka mengintensifkan pembahasan  provinsi Madura.

”Kita butuh forum yang lebih sempit, yaitu  pertemuan antar pimpinan daerah di Madura. Karena  ini akan kembali ke daerah masing-masing. Apalagi yang  menyimpulkankan bupati,”  jelas dia. Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura Achmad Zaini memaparkan, penundaan pertemuan  karena ada permintaan dari para bupati.

Kepada panitia, para bupati meminta agar pertemuan ditunda dari yang semula 24 September menjadi 30 September. Alasannya, para bupati masih perlu melakukan koordinasi di kabupaten masing-masing. Pertemuan empat pimpinan daerah di Madura akan membahas dua hal.

Pertama, mengenai judicial review UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke  Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, membahas opsi pemekaran kabupaten sebagai langkah alternatif jika judicial review  ditolak oleh MK. ”Meskipun judicial review dikabulkan oleh MK, pemekaran tetap dibutuhkan. Makanya, nanti juga akan kami bahas bersama-sama di Pamekasan,” jelasnya.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Pamekasan Ach. Tatang mendukung pembentukan provinsi Madura. Dia juga sepakat bila  Pamekasan dimekarkan menjadi dua pemerintahan. Yakni pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot).

Tatang menampik pernyataan Syafii yang menolak pemekaran dengan alasan Pamekasan merupakan kabupaten terkecil di Madura. ”Pemekaran bukan soal kabupaten besar atau kecil. Banyak kabupaten lain yang wilayahnya lebih kecil dari Pamekasan. Yang penting, pemekaran sesuai dengan undang-undang,” urainya. (radar)