Ditarik Biaya Rp 1 Juta, Siswa SMKN 1 Tambelangan Mogok Sekolah

Orang Tua Keberatan, Murid Mogok Sekolah

SAMPANG – Puluhan siswa SMKN 1 Tambelangan, Sampang, protes kemarin (1/9). Mereka tidak terima dengan penarikan uang hingga Rp 1 juta untuk biaya pendidikan. Menurut mereka uang tersebut terlalu besar dan membebani.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, biaya yang harus dibayar siswa Rp 1.075.000 hingga Rp 1.090.000. Uang tersebut  untuk kebutuhan mereka selama satu tahun. Mulai sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) hingga biaya  kartu siswa.

Sebelumnya, pihak sekolah  mengundang wali murid. Per­temuan itu untuk sosialisasi biaya pendidikan peserta didik.  Namun, undangan itu hanya dihadiri sekitar 300 wali murid  dari total 415 siswa. Mereka yang hadir juga perwakilan, bukan orang tua murid. Jadi sosialisasi tidak maksimal.

Pembayaran bisa dilakukan dengan cara mencicil setiap bulan, tiap semester, hingga lunas. Salah satu siswa, Moh. Mastuki, mengatakan, biaya yang dibebankan sekolah kepada murid sangat memberatkan. Menurut dia, pemerintah sudah menggratiskan biaya pendidikan. ”Kenyataannya, di   sekolah kami masih ditarik biaya dengan berbagai macam  alasan,” katanya.

Siswa kelas XII itu menambahkan, lembaga pendidikan sudah mendapatkan biaya operasional  sekolah (BOS) setiap tahun. Namun, siswa masih ditarik biaya. ”Kalau yang mampu tidak apa-­apa. Kasihan yang tidak mampu ini. Meskipun, dicicil  sekalipun,” paparnya.

Aksi yang dilakukan puluhan siswa itu merupakan bentuk protes terhadap sekolah. Dia meminta pihak sekolah mem­berikan kebijakan. Pembiayaan yang dibebankan kepada siswa ditiadakan. ”Kami minta pembiayaan dihapus. Karena ada teman­-teman yang mogok belajar. Banyak wali murid yang juga merasa keberatan,” pintanya.

Kepala SMKN 1 Tambelangan Imam Soetopo mengatakan, pembiayaan yang dibebani kepada siswa sudah dilakukan sosialisasi. Pihaknya mengakui, dari ratusan wali murid, tidak semua hadir pada pertemuan itu. ”Sedangkan yang hadir juga bukan wali murid, melainkan perwakilan. Seperti saudara, paman, bibi, dan sebagainya,” katanya.

Imam berjanji akan memang­gil wali murid yang belum hadir  itu. Jika di kemudian hari masih  ada yang keberatan, pihaknya tidak akan memaksa. Biaya pendidikan yang diberlakukan  itu akan dimusyawarahkan lagi dengan komite sekolah. ”Pembayaran ini kan sudah diketahui oleh komite. Bagi siswa tidak mampu, bisa mengajukan surat permohonan  tidak mampu. Dengan syarat, meminta surat tidak mampu kepada kepala desa,” jelasnya.

Kepala Disdik Sampang Heri Purnomo mengatakan, kebutuhan operasional SMK belum sepenuhnya terpenuhi dengan  dana pemerintah. Karena itu,  jika sekolah kurang, harus dibi­carakan dengan wali murid.  ”Sekolah jangan langsung me­narik biaya. Harus dibicarakan  dengan wali murid,” katanya.

Dia menjelaskan, biaya operasional standar pendidikan (BOSP) SMK Rp 2,2 juta. Sementara BOS setiap siswa hanya Rp 1,2 juta. Dengan demikian, masih ada kekurangan Rp 1  juta. Selain itu, bantuan siswa miskin (BSM) tetap jalan. ”Kami meminta sekolah harus ada kesepakatan dulu. Bagi  siswa miskin tidak boleh dipun­gut apa pun. Kecuali BOP dan SPP saja,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana meng­ingatkan, pungutan liar (pungli) tidak boleh terjadi. Dengan alasan apapun. Sebab, pemerintah su­dah mengeluarkan kebijakan dan menggratiskan biaya pendidikan. ”Kami minta, hal seperti itu tidak  terjadi. Kalau terbukti, akan kami panggil,” janjinya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • berita terkini tambelangan sampang madura
  • informasi spp smk n 1 tambelangan