Dimintai Rp 70 Juta Per Kios, Pedagang Pasar Sepulu Ngadu ke DPRD

BANGKALAN – Belasan pedagang yang berjualan di Pasar Sepulu mendatangi kantor dewan kemarin (29/3). Kedatangan mereka melaporkan pengelola pasar. Pasalnya, para pedagang tersebut tidak kebagian kios. Kalaupun berjualan, mereka mengaku diminta uang Rp hingga 70 juta.

Rahmat, 40, pedagang, mengatakan, sejak los dibangun kios, dirinya tidak bisa berjualan. Sebab, saat akan menempati kios tersebut, dia diminta membayar. ”Teman saya sebanyak 24 pedagang diminta untuk membayar kios itu,” katanya.

Ketika kali pertama dibangun kios, pengelola pasar berjanji akan menempatkan pedagang di kios tersebut. Tetapi, sampai saat ini, pedagang dibiarkan terkatung-katung dan tidak bisa berjualan. ”Ada yang sudah membayar Rp 70 juta dan Rp 40 juta kepada Busiri yang mengaku wakilkepala pasar,” ungkapnya.

Menurut dia, mereka yang membayar hingga Rp 70 juta itu merupakan pedagang dari luar Kecamatan Sepulu. Sementara, 24 pedagang yang lain belum membayar  karena tidak mampu. Puluhan pedagang, kata dia, dipanggil  ke kantor pasar setelah bangunan   kios jadi. Di sana mereka diminta Rp 50 juta.

Setelah berunding, turun jadi Rp 40 juta. Kemudian, dinego lagi turun ke Rp 25 juta. Karena itu, mereka datang ke kantor dewan untuk meminta bantuan supaya haknya dikembalikan. Sebab, 24 pedagang tersebut  mengaku memiliki surat keterangan tempat (SKT). Tiga di antara mereka sudah bayar 40 juta.

”Dan ada satu pedagang baru yang sudah bayar Rp 70 juta,” terangnya. Basuki, 42, pedagang lainnya, menimpali, penarikan uang untuk kios tersebut belum ada peraturannya. Selain itu, jumlah yang diminta pihak pasar sangat besar dan tidak sesuai dengan penghasilan  pedagang.

Sementara modal mereka  hanya Rp 5 juta–Rp 12 juta. Pihaknya ingin 24 kios yang ditempati sebelumnya dikembalikan. Itu sesuai dengan janji dan kesepakatan awal saat akan dibangun. ”SKT kami sudah diperpanjang. Tapi, hak kami  diambil,” ungkapnya.

Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Asis berjanji bakal menindaklanjuti keluhan pedagang. Pihaknya pernah melakukan  sidak saat pertama kios di pasar  itu dibangun. ”Kami  segera panggil pihak terkait,” janjinya. Komisi B akan meminta pihak  terkait memberikan tempat 24 pedagang sesuai SKT. Pihaknya berjanji mengawal kasus tersebut hingga tuntas. 

Secara terpisah, Kepala Pasar  Sepulu Mat Lihan membantah dirinya memungut uang atau menjual kios di pasar. Sebab, dia tidak pernah menerima uang sepeser pun dari pedagang. ”Saya tidak  pernah memungut,” ucapnya. Bangunan kios di pasar itu, jelas  dia, dikelola KUD Sepulu. Kios tersebut  dibangun menggunakan dana pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UKM, bukan dana hibah.

”Jadi, harus dikembalikan lagi dalam kurun waktu sembilan tahun,” terangnya. Dia mengakui, pedagang yang  akan menempati kios diminta membayar uang ganti bangunan. Jumlahnya bervariasi. ”Busiri itu hanya staf saya,” jelasnya. 

Mat Lihan juga menegaskan, selama ini, tidak ada pedagang yang memperpanjang SKT. Karena itu, pihaknya kebingungan mencari solusi bagi 24 orang tersebut. Sebab, jika lebih dari dua bulan pedagang tidak menempati lokasi yang ada, kami berhak mencabut SKT,” ujarnya.   

Atas dasar itu, dia meminta dewan memediasi dengan KUD, pedagang,  dan Busiri yang menarik uang dari pedagang. Dengan demikian, semua permasalahan tersebut mendapat titik  temu. ”Busiri itu sudah lama tidak  masuk,” tandasnya. (radar)