Dewan Pesimistis “Provinsi Madura” Terwujud

PAMEKASAN – Empat kepala daerah di  Madura telah membangun kesepakatan melakukan judicial review UU 23/2014 tentang Pemerintah  Daerah. Itu dilakukan untuk menjadikan Madura sebagai provinsi. Namun sebelum upaya itu terkabul, hambatan  sudah menghadang.

Kementerian Dalam  Negeri (Kemendagri) menolak usulan sejumlah daerah terkait  pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Sebagaimana disiarkan laman resmi Sekretariat Kabinet RI, ketatnya anggaran menjadi alasan Mendagri Tjahjo Kumolo menolak usulan pembentukan 213 DOB.

Penolakan Mendagri ini menimbulkan pesimisme di bawah. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris menilai, jika usulan lama  saja ditolak, apalagi Madura yang hingga belum lengkap secara administrasi. Dia tidak yakin keinginan Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) bisa terwujud.

”Daerah-daerah yang sudah mengajukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sudah lengkap secara administrasi. Kalau Madura ini baru mau mengusulkan. Jadi saya kira sulit terwujud,” ujar  Suli kemarin (6/10).  Menurut dia, tiga alasan provinsi  Madura sulit terwujud.

Pertama, sejak akhir pemerintahan SBY, pemerintah pusat memberlakukan moratorium pembentukan DOB. Kedua, di era Presiden Joko Widodo, hasil evaluasi Kemendagri, sekitar 70 persen dari pemekaran daerah yang sedang berjalan dianggap daerah yang  terkategori gagal. Terutama di  Indonesia bagian timur.

Alasan ketiga, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemekaran. Sebab, transparansi dan akuntabilitas DOB masih di bawah standar.  Atas fakta tersebut, keputusan  empat bupati yang menyepakati  pembentukan provinsi Madura  untuk saat ini dianggap masih  sia-sia.

Kendati judicial review menang, tidak secara otomatis akan memuluskan pembentukan provinsi Madura. Terlebih jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hukum itu. Dipastikan akan membuat provinsi Madura semakin jauh. ”Kalau misalnya judicial review  gagal, berati kan butuh pemekaran. Untuk pemekaran minimal dibutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun. Itu pun kalau disetujui oleh  pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PNP3M Akhmad Zaini mengaku sudah mendengar terkait penolakan DOB oleh Mendagri. Tetapi penolakan itu tidak membuat surut perjuangan menjadikan  Madura sebagai provinsi. Mereka bertekad agar Pulau Garam menjadi daerah istimewa atau  daerah khusus di republik ini.

”Kami tetap optimistis. Makanya, selain melakukan langkah hukum, kami juga akan membentuk gerakan sosial budaya.Yakni, dengan menggalang satu juta jempol dukung provinsi Madura,” tandasnya. (radar)