Dewan Mediasi Kemelut Unija

SUMENEP – Sejumlah masyarakat mempersoalkan perubahan nama yayasan yang menaungi Universitas Arya Wiraraja (Unija) Sumenep. Perubahan nama itu dinilai berdampak pada kepemilikan aset pemkab. Masalah tersebut dimediasi komisi II DPRD kemarin (29/3).

Awalnya, lembaga itu bernama Yayasan Universitas Wiraraja.  Kemudian, berganti menjadi   Yayasan Arya Wiraraja. Komposisi pengelola dalam yayasan itu otomastis juga berubah. Perubahan tersebut disampaikan masyarakat dengan berkirim surat  pengaduan ke DPRD beberapa  waktu lalu.

Lalu, komisi II memanggil  pihak yayasan dan pengadu mediasi kemarin. Pertemuan tertutup itu dihadiri Pembina Yayasan Arya  Wiraraja KH Ramdlan Siraj. Dia didampingi juru bicaranya Sjaifurrahman. Tampak hadir pula Rektor Unija Alwiyah.

Dari pihak pengadu, hadir mantan dosen Unija Hasan Basri,  pengacara Ach. Novel, tokoh LSM  M. Sajali, dan beberapa orang lainnya. Rapat mediasi itu dimulai sekitar pukul 11.00. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sumenep  A. Fajar Hari Ponto.

Rapat berlangsung tertutup. Tidak seorang  pun awak media diperkenankan mengikuti rapat itu. Bahkan, sekadar mengabadikan momentum pencarian solusi benang kusut persoalan itu tidak diperbolehkan. Seusai rapat, Ach. Novel sangat keberatan atas perubahan nama yayasan itu.

Menurut dia, saat masih  memakai nama Yayasan Universitas  Wiraraja, otomatis pembinanya adalah bupati. Setelah diubah menjadi  Yayasan Arya Wiraraja, kursi  pembina diisi perorangan. Novel menilai, pembina itu identik  dengan pemilik yang mempunyai  hak apa pun di Unija. Termasuk,  memberhentikan karyawan.

Padahal, universitas yang mulai maju dan berkembang itu merupakan aset Pemkab Sumenep. Termasuk, sumber daya manusia (SMD)  dan sumber daya alam (SDA) adalah milik pemerintah, bukan  perorangan. ”Kembalikan kepada pemerintah,” tegasnya.

Menurut dia, jika dikembalikan ke  pemkab, perkembangan universitas  tersebut akan lebih pesat. Bahkan, proses untuk dijadikan kampus negeri akan lebih cepat. Sebab, pengelolaan  atas nama pemerintah. Sementara itu, KH Ramdlan Siraj tidak berkenan memberikan statement apa pun. Dia menolak saat awak media hendak mengklarifikasi.

”Maaf, saya buru-buru salat,” ucapnya sambil berjalan menuju mobil silver-nya. A. Fajar Hari Ponto menyatakan, pertemuan itu adalah bentuk mediasi. Beberapa waktu lalu masyarakat  meminta untuk dimediasi. ”Ya,  kedatangan pihak yayasan, kami  yang memanggil,” terangnya.

Ponto menjelaskan, dalam permasalahan tersebut, dewan hanya berwenang memediasi. Jika upaya itu tidak berhasil, kedua pihak dipersilakan menempuh langkah masing-masing. (radar)