Dewan Kunker ke Empat Kota

Setelah Berhari-hari Bimtek di Surabaya

BANGKALAN – Bulan ini agenda anggota DPRD Bangkalan cukup padat. Setelah melaksanakan bimbingan teknis (bimtek)  di Surabaya mulai Rabu (10/2) hingga Sabtu (13/2), seluruh komisi di DPRD melanjutkan kunjungan kerja (kunker) ke empat kota berbeda.

Dewan-Kunker-ke-Empat-Kota

Kabag Perundang-undangan DPRD Bangkalan Rinci membenarkan semua komisi berangkat kunker hari ini (15/2). Terdapat empat lokasi kunker yang akan dituju anggota dewan. ”Komisi A ke Balikpapan, KomisiB ke Bali, Komisi C ke NTB, dan  Komisi D ke Jakarta,” katanya.

Seluruh komisi mengikuti pelatihan bimtek di Surabaya  sebelum berangkat kunker   ke empat kota. Bimtek empat hari di Surabaya diikuti 49 anggota DPRD Bangkalan.  ”Selanjutnya para anggota dewan berangkat kunker sampai Rabu (17/2),” ujarnya.

Mengenai anggaran, Rinci menjelaskan, setiap kunker menghabiskan Rp 500 juta. Dia tidak bisa memberikan data  rincian anggaran karena setiap komisi tujuannya berbeda sehingga kebutuhan anggaran tidak mungkin sama.

”Kantor  DPRD sepi sejak Rabu karena anggota dewan ikut bimtek semua,” ungkapnya. Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Sudarmo membenarkan dirinya bersama dengan anggota dewan lainnya melakukan bimtek di Surabaya selama empat hari. ”Kami bukan kompak tidak ngantor. Kami ikut bimtek di Surabaya,” katanya.

Menurut politikus PAN tersebut, bimtek merupakan salah satu kegiatan rutin untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan dewan. Tujuannya, tugas dan tanggung jawab yang dipikul selama setahun ke depan   bisa terealisasi maksimal.

”Setelah bimtek, kami melanjutkan  kunker. Yang lain juga   demikian,” ungkapnya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Imron Rosyadi menjelaskan, tema besar kunker yaitu potensi laut, baik garam maupun ikan. Dia menilai, potensi  laut di Bangkalan cukup tinggi.

”Kami ke Bali punya dua  tujuan, yakni ke Badung dan Klungkung. Semuanya ke dinas  kelautan,” jelasnya. Ketua Komisi C DPRD Bangkalan  Soeyitno mengungkapkan, tema yang diambil pada kunker pertama di awal tahun ini yaitu pengawasan infrastruktur sebagaimana diatur dalam UU 23/2014.

Pihaknya memilih kunker ke Nusa Tenggara Barat (NTB) karena di sana infrastrukturnya lebih baik dibandingkan Bangkalan. ”Kunker ini untuk menimba ilmu yang bisa diaplikasikan  di sini nanti. Selain itu, juga mempertajam fungsi pengawasan,” paparnya.

Berbeda dengan komisi D yang memilih kunker ke Kemensos di Jakarta. Salah satu alasannya yaitu, menyinkronkan program di daerah dengan  pusat. Sebab selama ini banyak program di pusat yang tak diakses  oleh daerah.

”Bangkalan  ini kan termasuk penerima bantuan KUBE terbanyak. Program yang prorakyat ini akan terus kami akses semuanya,”  kata Moh. Kholifi, anggota Komisi D DPRD Bangkalan dari Fraksi Gerindra. Sayangnya, pimpinan dan  anggota dewan dari komisi A   tidak ada yang bisa dimintai keterangan terkait tema besar  kunker mereka ke Balikpapan.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Fauzin menjelaskan, UU  23/2014 tentang Pemerintah Daerah menempatkan DPRD  hanya bagian dari unsur pelaksana pemerintahan daerah. ”Mestinya kunker diprioritaskan ke bupati, bukan DPRD,” jelasnya.

DPRD mestinya mengoptimalkan  tanggung jawabnya di daerah.  Sebab, tugas penting yang seharusnya dilakukan dewan adalah melakukan optimalisasi  pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah (perda).  Selanjutnya, dewan melakukan proses penganggaran serta  pengawasan atas seluruh kebijakan  yang ada di daerah.

Dalam perundang-undangan, belum ada yang menjelaskan dewan harus melakukan kunjungan  kerja. ”DPRD itu harusnya mengawasi kebijakankebijakan  bupati,” ungkapnya. Fauzin berpendapat, kunker lebih pas dilakukan oleh bupati  sebagai pimpinan daerah  atau perangkatnya.

Sementara pengawasan terhadap hasil dari  kunker adalah dewan. ”Jika  yang kunker dewan, terus siapa yang akan melakukan pengawasan,” ungkapnya. Dia melanjutkan, tidak mungkin bupati melakukan pengawasan  terhadap DPRD karena hal itu tidak ada aturan mainnya.

Tetapi jika DPRD melakukan pengawasan kepada kinerja  dan kebijakan bupati, aturan   mainnya ada dan sudah diatur. ”DPRD itu tak perlu banyak  agenda kunker,” terangnya.   Fauzin menegaskan, kunker jangan sampai dijadikan kegiatan tahunan. Sebab kunker  itu dilakukan pada saat daerah  membutuhkan referensi baru untuk pengembangan suatu  hal yang berkaitan dengan   kemajuan daerah.

”Penilaian masyarakat saat ini, wakil rakyat bisanya hanya jalanjalan  yang tak jelas manfaatnya,”  tuding dia. Kapasitas dan kualitas wakil rakyat bisa dilihat dari agenda yang dilakukan selama satu tahun. Menurutnya, jika agendanya tidak ada perkembangan  signifikan, bisa dipastikan  kualitas dan kapasitas wakil  rakyat rendah. ”Masyarakat bisa menilai kualitas dewan  dari agenda tahunan,” pungkas  dia. (radar)