Demi Jatah, Pengawasan Jadi Lemah

Keterlibatan wakil rakyat dalam pelaksanaan proyek sudah jadi rahasia umum. Sebagian masyarakat juga sudah paham jika ada anggota dewan yang minta jatah proyek di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemkab.

Namun, kebiasaan dewan minta jatah proyek belum bisa diungkap secara transparan. Sebab, para wakil rakyat menggunakan segala siasat agar tradisi minta jatah kue proyek dapat terpelihara dengan baik. Berdasarkan penelusuran singkat Jawa Pos Radar Madura, ada beberapa  strategi yang sering digunakan dewan  dalam bermain proyek dengan aman  dan nyaman.

Di Bangkalan misalnya, sebagian oknum anggota dewan minta jatah dengan memanfaatkan kewenangannya dalam pengawasan proyek. Dengan kata lain, ketika titipan proyek dewan yang berdalih aspirasi masyarakat di SKPD tertentu tidak dipenuhi, akan mengancam dan memperketat pengawasan.

Nah, ketika sudah mendapat jatah proyek, dalam pelaksanaannya, anggota dewan tidak menggunakan CV atas namanya sendiri. Sebab, hal itu sudah jelas tidak diperbolehkan dan tidak sesuai aturan. Menyiasati itu, dewan biasanya menggunakan CV yang dibuat atas nama keluarga terdekat. Atau meminjam CV atau PT orang lain yang bisa dikondisikan.

”Tidak ada dewan mengerjakan proyek. Kecuali dewan yang memiliki CV atas nama istrinya,” kata Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Bangkalan Taufan Zairinsyah kemarin (27/3). Taufan mengungkapkan, tidak  ada anggota dewan yang meminta proyek atas nama dirinya sendiri dan dikerjakan sendiri.

Akan tetapi, menggunakan lembaga keluarga dekatnya. Meski begitu, Taufan menegaskan, CV titipan wakil rakyat  untuk menggarap proyek harus mengikuti prosedur. Salah satunya, dengan mengikuti proses lelang. ”Sekalipun punya keluarga dewan, tetap ikut aturan seperti yang lain,” katanya.

Dia menegaskan, keterlibatan dewan dalam proyek tidak secara langsung. Mereka hanya mengawal agar CV atau PT milik keluarga dekatnya mendapat  proyek. Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bangkalan Joko Supriyanto  mengaku belum memiliki  data anggota dewan yang main proyek. Maka dari itu, pihaknya tidak bisa menjelaskan terkait  masalah ini.

”Saya belum punya datanya,” terangnya. Menurut dia, dewan memang mendapat jatah pekerjaan, namanya program pokok pikiran (pokir). Program tersebut berasal dari pengajuan masyarakat, kemudian dibahas dan disahkan di APBD. ”Setelah  ditetapkan di APBD baru dilaksanakan,”   ungkapnya.

Sayangnya, pihaknya tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah anggaran pokir dewan pada 2016. Menurutnya, pokir tersebut merupakan pengganti dari jasmas yang sebelumnya sudah dihapus. ”Pokir ini hasil serap aspirasi di  konstituen dewan masing-masing,” pungkasnya.

Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofii mengungkapkan, pokir tersebut merupakan salah satu program yang bagus. Maka dari itu, segera direalisasikan. ”Dewan tidak boleh mengerjakan proyek, semuanya dan semua proyek,” terangnya.

Dia sangat menyayangkan jika sampai ada anggota yang terlibat langsung dalam pengerjaan dan pelaksanaan proyek. Sebab, hal itu jelas sekali melanggar undang-undang yang berlaku. ”Kami harap Bangkalan tidak  ada lagi dewan yang main proyek,” imbuhnya.

Sementara itu, Aktivis Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi Pelor mengungkapkan,  pihaknya banyak menemukan kejanggalan dalam realisasi program usulan dari orang-orang dekat anggota DPRD. Sebab, fungsi pengawasan dan kontrol  dewan lemah.

Soalnya, dewan sendiri terlibat dalam mengusulkan dan mengerjakan proyek. Masalah pengawasan menjadi kendala di lapangan. Realitasnya, pengawasan terhadap proyek sangat lemah. Terbukti,  sejumlah pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tidak dipersoalkan.

”Makanya, sanksi bagi wakil rakyat yang terbukti cawe-cawe dalam proyek harus jelas dan tegas,” katanya. Selain dewan, secara kelembagaan pengawasan setiap proyek daerah juga kewenangan SKPD pemilik program. Misalnya, untuk infrastruktur  jalan berada pada dinas PU  bina marga.

Namun, karena kelompok yang mendapatkan program membawa nama dewan, instansi terkait juga sungkan. ”Buktinya, meski  realisasi di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak ada tindakan apa pun,” terangnya.

Dia berharap kepada yudikatif untuk ikut proaktif melakukan pengawasan. Jika memang ditemukan ketidaksesuaian,  harus segera ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. ”Saya lebih setuju program apa yang memberi peluang dewan  mengerjakan proyek, dihapus. Supaya tidak mengganggu tugas pokok dewan,” tandasnya.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menilai bahwa pokir sangat mendukung terhadap pembangunan di daerah.  Sebab, program itu langsung mengenai sasaran. Termasuk warga yang berada di daerah  pelosok.  ”Usulan itu kan hasil serap  aspirasi. Jadi sangat baik untuk pengembangan pembangunan di daerah,” tuturnya.

Sementara di Sampang, kebidemi asaan buruk wakil rakyat menekan agar mendapat jatah  proyek, tertutup rapi. Sebab,  dewan mengerjakan proyek menggunakan pihak ketiga. Itu untuk proyek yang melalui tender ataupun proyek penunjukan  langsung (PL).

Pantauan Jawa Pos Radar  Madura beberapa lokasi proyek diduga kuat dikerjakan  anggota DPRD. Hanya, dalam pelaksanaannya menggunakan pihak lain. Dengan demikian, nama anggota DPRD Sampang  tidak tercantum sebagai pelaksana dalam kepemilikan pelaksana proyek.

Selain itu, diduga kuat yang  menjadi bancakan adalah program jasmas. Ditengarai  hampir semua anggota DPRD Sampang menerima jatah pengerjaan proyek jasmas. Rata-rata jatah DPRD Sampang ada pada program hibah dan bansos. Sebab, nilai kontrak di  bawah Rp 200 juta. Karenanya,  pekerjaan proyek tidak melalui  lelang yang dilakukan Pemkab  Sampang.  

Dikonfirmasi, Wakil Ketua  DPRD Sampang Fauzan Adzima membantah anggota dewan mendapat dan meminta jatah proyek. Bahkan pihaknya mengaku tidak mengetahui adanya sejumlah program yang menjadi  bancakan wakil rakyat.  

”Tidak ada jatah proyek untuk anggota DPRD. Karena secara aturan kami tidak boleh menjadi pelaksana proyek,” katanya. Tidak hanya itu, pihaknya juga mengaku tidak mengetahui adanya jatah jasmas untuk anggota DPRD.

Alasannya, pihaknya hanya menyerap aspirasi melalui reses yang disalurkan   kepada musrenbangcam. Kemudian, pengajuan disalurkan kepada musrenbangkab. Berkali-kali pihaknya menolak jika dituding anggota DPRD menerima jatah proyek.

Kabag Pembangunan Setkab Sampang Abd. Hannan menegaskan, tidak ada jatah proyek untuk DPRD Sampang. Pihaknya mengaku, selama pelelangan tidak pernah peserta lelang diikuti anggota DPRD. Disinggung soal program  jasmas yang diduga menjadi  bancakan? Pihaknya membantah  adanya dugaan tersebut.

Bahkan menurutnya, di Sampang tidak ada program jasmas. Dengan demikian, tidak ada bancakan yang diduga dilakukan anggota DPRD setempat. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • berita seputar scw terbaru
  • junaidi pelor