Dana PMN Cair, Garam Rakyat Tak Terserap

SAMPANG – Dana penyertaan modal negara (PMN) Rp 300 miliar untuk PT Garam sudah cair. Namun, hingga kemarin penyerapan garam rakyat sesuai rencana pemerintah tidak terealisasi.  Petani garam di Sampang geram  dan mengancam akan mendatangi  PT Garam di Surabaya.

Dana PMN Rp 300 miliar sudah digelontorkan  pemerintah pusat kepada  PT Garam sejak Desember 2015. Namun anehnya, hingga menjelang bulan keempat 2016, pembelian garam  rakyat belum terealisasi. Cairnya dana PMN diketahui petani garam di Sampang.

Mereka kecewa dengan tidak terealisasinya  penyerapan garam. Petani semakin resah, khawatir penyerapan tidak dilakukan terbuka. Sementara stok garam melimpah. Ketua Kerukunan Pemilik Lahan Tambak Garam (KPLTG) Sampang  Moh. Yanto mengaku kecewa terhadap PT Garam yang tertutup  soal rencana penyerapan garam  rakyat.

Buktinya, hingga kemarin  belum ada sosialisasi apa pun dari PT Garam. Padahal dana PMN sudah diterima akhir  tahun lalu. Seharusnya, kata Yanto, dalam kondisi apa pun PT Garam terbuka. Jika memang ada kendala  hendaknya ada sosialisasi.

”Ini PT Garam malah tertutup sehingga  kami khawatir penyerapan garam  tidak maksimal,” katanya. Akibat tidak adanya sosialisasi,  petani kebingungan dengan  aturan penyerapan garam  rakyat. Apalagi patokan harga garam melalui dana PMN juga  belum jelas.

Direncanakan, dalam  waktu dekat petani garam  akan mendatangi PT Garam.  Mereka akan melakukan protes tidak jelasnya realisasi  dana PMN. Petani menilai penyerapan garam harus transparan  dan sesuai aturan. Sebab,  selama ini PT Garam dinilai  tidak transparan dalam penyerapan  garam.

”Kami sepakat mendatangi PT Garam. Kami khawatir ada permainan,” ujar Yanto.  Data di DKPP Sampang, hingga Februari 2016 stok garam rakyat masih banyak, yakni 99  ribu ton. Garam disimpan oleh  petani karena harga anjlok.

Direktur Produksi PT Garam Surabaya Budi Sasongko membenarkan  pihaknya sudah menerima  dana PMN akhir tahun  lalu. Jumlah dana Rp 300 miliar.  Untuk sementara, penyerapan garam rakyat belum dilakukan. Alasannya, masih dalam proses penyusunan review SOP.

”Kami harus hati-hati melakukan penyerapan garam. Sebelum penyerapan garam dilakukan, kami diwajibkan menyusun review SOP,” katanya. Mengenai pagu penyerapan garam di Sampang, dia enggan memberikan penjelasan. Dia hanya menyebut, penyerapan garam terbanyak di Madura adalah Sampang.

Mengenai harga, Budi juga tidak mau menjelaskan secara detail. Menurutnya, nanti harga garam akan diatur dan disosialisasikan kepada petani.  ”Kami diminta menyusun  review SOP oleh BPKP Jawa  Timur. Kalau selesai minggu ini, kami lakukan penyerapan  garam rakyat. Atau paling lambat,  bulan depan kami melakukan  penyerapan garam,” ucapnya. (radar)