Dana Pembebasan Lahan Bandara Nyasar ke Rekening Aparat Desa

SUMENEP – Pemerintah sudah mengucurkan dana Rp 20 miliar untuk biaya ganti rugi pembebasan lahan bandar udara (bandara) di Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean. Anehnya, uang miliaran untuk pembebasan lahan seluas 19 hektare itu tidak diberikan kepada pengelola lahan.

Malah, dana itu ditransfer ke rekening salah satu aparat desa setempat. Padahal, tanah yang dibebaskan untuk bandara  tersebut milik perorangan dan sebagian tanah negara (TN).Anggota DPRD Sumenep Moh. Imran mengetahui, uang  pembebasan salah sasaran.  Itu setelah mendapat pengaduan dari pihak pengelola lahan.

Para pengelola mengaku belum menerima sepeser pun uang dari pemerintah untuk biaya pembebasan lahan. ”Seharusnya kan pengelola yang menerima uang itu. Tetapi kok malah ditransfer ke rekening perangkat desa,”  ungkap wakil rakyat asal Pulau  Kangean itu.

Padahal, selama ini yang menggarap lahan untuk bandara adalah warga. Giliran dana untuk biaya penggarapan lahan cair, para penggarap tidak menerima uang tersebut. ”Kasihan para penggarap,” katanya. Imran mendesak kepada pemerintah untuk mengoreksi  ulang para penerima biaya kompensasi tersebut. Jika  perlu, kata dia, pemkab harus  menyaksikan secara langsung  penerimaan dana tersebut.

Dijelaskan, anggaran pembebasan lahan bandara Kangean sudah menelan Rp 20 miliar. Rinciannya, 2015 senilai Rp 9 miliar dengan luas lahan 10 hektare. Pada 2016, Rp 11 miliar  untuk pembebasan lahan  seluas 9 haktare. Berdasarkan pengakuan warga pemilik lahan, harga lahan per meter persegi Rp 10 ribu. Tetapi, perangkat desa memaksa agar pemilik lahan melepas  tanahnya dengan harga Rp 4  ribu per meter persegi.

Selain itu, dalam anggaran  puluhan miliar itu terdapat jatah untuk ongkos para penggarap lahan. Yakni, Rp 100 juta. Sayangnya, anggaran tersebut hanya dinikmati segelintir orang, utamanya perangkat Desa Paseraman.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad  Fadillah membantah jika uang itu tidak sampai di tangan penggarap.  Sebab, pemkab mencairkan dana kompensasi langsung  kepada penggarap lahan. Dengan demikian, dia menilai  informasi tersebut merupakan  kabar yang tidak benar adanya.

”Dana itu langsung dicairkan ke rekening masing-masing penggarap lahan,” katanya.  Sementara itu, Ketua  Komisi III DPRD Sumenep Dul Siam mengaku belum  mengetahui persoalan tersebut. Menurut dia, sejauh  ini biaya kompensasi lahan  tersebut sesuai prosedur.

Hanya saja, kata dia, jika memang ada kejanggalan, dalam  waktu dekat dia akan memanggil  dinas terkait untuk meminta klarifikasi. ”Ya, kami akan tindak  lanjuti dan undang dinas  terkait,” tandasnya. (radar)

kata Kunci Terkait:

  • bantuan pemkap sumenep untuk ds paseraman