Cabut 49 Perda Bermasalah

Rp 980 Juta Terbuang Sia-Sia

PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan mencabut puluhan peraturan daerah (perda) bermasalah. Setidaknya sudah 49 perda yang   dihapus lantaran sudah tidak relevan lagi dan bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Alasan lain pencabutan 49 perda adalah  untuk menyederhanakan regulasi yang ada.

Cabut-49-Perda-Bermasalah

Sebab, apa yang diatur dalam  perda sudah tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setkab Pamekasan Nur Aini menjelaskan, pencabutan puluhan perda sudah melalui pertimbangan matang.

Antara lain, pertimbangan efektivitas, manfaat perda, dan penyesuaian dengan regulasi di atasnya.  ”49 perda yang kami cabut adalah  perda yang tidak sesuai dengan  kondisi sekarang. Sehingga, harus  direvisi dan disesuaikan dengan  perubahan aturan di atasnya,”  jelasnya kepada Jawa Pos Radar  Madura kemarin (5/3).

Menurut Aini, pencabutan perda adalah  hal wajar. Setiap daerah pasti mengalami  hal itu. Sebab, jelas dia, perda  merupakan aturan lokal yang diusulkan  eksekutif atau legistlatif. ”Perda itu dibuat sesuai kebutuhan daerah berdasarkan perintah undang-undang, aspirasi  masyarakat,” tambahnya.

Oleh  karena itu, apabila dalam suatu  daerah perda sudah tidak relevan  dan tidak dibutuhkan lagi,  mau tidak mau harus dicabut  dan diganti yang baru.  Tetapi, sambung Aini, tidak semua perda yang dicabut harus diganti perda baru.

Ada  yang cukup dengan peraturan bupati (perbup). Contohnya, enam perda yang berkenaan  dengan desa. Sesuai petunjuk  permendagri, kabupaten  atau kota diperintahkan, aturan pelaksana regulasi  desa dibuat dalam bentuk  perbup atau perwali.

Dijelaskan, sejak 1987 sampai sekarang sudah ada 173  perda yang dibuat di Pamekasan.  Setelah 49 perda dicabut, jumlah perda Pamekasan otomatis berkurang. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Pamekasan Andi Suparto sangat menyayangkan pencabutan 49 perda.

Sebab, dari awal pihaknya mengaku sudah meminta dilakukan verifikasi terhadap perda yang ada. Utamanya, perda lama yang dinilai sudah tidak efektif  dan tidak relevan lagi. ”Tujuannya, agar perda yang sudah kadung disahkan tidak dicabut dengan alasan tidak  bisa bermanfaat,” kritiknya.

Apalagi, kata politikus asal Waru, pembuatan perda menelan anggaran yang lumayan besar. Andi menyebutkan, dana yang dihabiskan untuk setiap perda Rp 20 juta. Yang menelan  anggaran besar adalah kajian  akademik, karena harus mengundang  pihak ketiga.

Ironisnya, semua perda yang  dicabut, kata Andi, adalah perda usulan dari eksekutif. Seperti Perda No 11/2006 tentang  Alokasi Dana Desa (ADD),  Perda No 10/2006 tentang  Sumber Pendapatan dan kekayaan
Desa, Perda No 9/2006  tentang Kedudukan Keuangan  Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perda No 5/2006 tentang  Struktur Organisasi Pemerintahan  Desa, Perda No 11/2002  tentang Perubahan APBDes, dan Perda No 12/2001 tentang  Penyusunan APBDes.

Sementara itu, praktisi hukum Umi Supratiningsih mengungkapkan,  secara teoritis  pencabutan perda itu hal yang  biasa. Sebab, pemkab akan mempertimbangkan relevansi perda dengan kebutuhan  masyarakat sekaligus perundang-undangan di atasnya.

Namun, yang perlu di titik tekankan,  jangan sampai perda itu dibuat tanpa didasarkan pada nilai manfaat, kegunaan,  dan nilai keadilan. ”Nah, apabila nilai-nilai  tersebut tidak ada. Maka, terkesan percuma. Artinya,  jangan terlalu latah  dan mudah membuat perda. Sebab tujuan dibuatnya perda itu tentu untuk masyarakat,” katanya.

Dosen Hukum STAIN Pamekasan itu menyebutkan, dalam membuat suatu perda, harus  dikaji dari berbagai sisi. Diantaranya, harus ada penelitian  secara mendalam, kajian akademik,  dan harus diobservasi sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila hal itu dimiliki, silakan buatkan  perda.

”Perda itu harus berkualitas. Bukan malah berlomba-lomba untuk membuat banyak perda tapi tidak ada manfaatnya. Ya, kami berharap, baik eksekutif maupun legislatif serius dalam membuat perda. Sebab, pembuatan perda itu banyak menghabiskan anggaran dan waktu,” pungkasnya. (radar)