Bupati Segera Terbitkan SE Larangan Babi

PAMEKASAN – Manajemen ABC Swalayan Pamekasan sudah memastikan tidak akan memasarkan daging babi kemasan. Namun,  persoalan tersebut tetap menyita perhatian publik. Buktinya, Bupati Achmad Syafii bakal menerbitkan surat edaran (SE) larangan daging itu diperjualbelikan kembali.

Seorang-warga-melintas-di-depan-ABC-Swalayan-di-Jalan-Jokotole,-Kota-Pamekasan,-kemarin

Kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Syafii mengaku sudah menginstruksikan dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) untuk melakukan  inspeksi mendadak (sidak). Razia itu ke sejumlah toko dan swalayan terkait penjualan daging babi.

Menurut dia, jika tidak ditangani dengan serius, khawatir akan terjadi polemik dan berujung pada pertikaian. Itu menyusul temuan Laskar Pembela Islam (LPI) Madura beberapa hari lalu. ”Kami perintahkan disperindag bersama tim internalnya untuk menyidak sejumlah toko-toko besar dan swalayan,” terangnya kemarin (10/3).

Syafii mengungkapkan, sidak tersebut tidak menemukan bukti di tempat lain. Dia menyimpulkan daging babi kemasan itu hanya dijual di ABC Swalayan.  Meski demikian, SE pelarangan itu akan tetap diterbitkan.
Mantan anggota DPR itu menjelaskan, surat tersebut untuk mengondusifkan polemik di tengah masyarakat.

Selain itu, supaya toko-toko dan swalayan tidak memajang barang dagangan mengandung babi. Khusus ABC Swalayan sudah diberikan surat teguran.  Menurut Syafii, pihak manajemen berjanji akan menarik barang tersebut. ”Dalam waktu dekat ini akan kami kirimkan SE pelarangan penjualan produk yang mengandung babi di Pamekasan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris menyambut baik rencana bupati untuk mengeluarkan surat edaran (SE). Menurut dia, langkah itu merupakan  sikap yang tepat untuk menengahi polemik di masyarakat.  Terlebih, warga Pamekasan mayoritas beragama Islam.

”Yang jelas, dengan SE itu, toko dan swalayan di Pamekasan tidak lagi menjual produk yang mengandung bahan babi,” ujarnya. Namun, dia menyatakan, akan lebih baik jika bupati juga membuat peraturan daerah (perda). Dengan perda, kata dia, ada regulasi yang jelas. Sebab, SE hanya bersifat sementara.

”Kalau untuk waktu lama, ya dibuatkan perda,” imbuh politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Sebelumnya, Handoko selaku perwakilan Manajemen ABC Swalayan berjanji tidak akan memasarkan daging babi kemasan kembali. Langkah tersebut ditempuh demi menjaga kondusifitas masyarakat Pamekasan yang mayoritas umat muslim.

”Daging babi kemasan itu bakal dikembalikan (ke pabrik),” ujarnya. (radar)